Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi mengatakan pemerintah akan menjadikan Presidensi G20 sebagai momentum untuk membuktikan komitmen peningkatan literasi di Indonesia.
“Saya kira kita juga harus mengambil momentum G20 ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam komitmen kita untuk meningkatkan literasi," ujar Didik melalui keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).
Didik menyampaikan, tahun lalu Indonesia sudah berhasil mendaftarkan literasi aksara yang sebelumnya belum dimiliki Indonesia, yaitu aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Sunda.
“Ini salah satu yang akan kita bawa dalam G20, termasuk saya kira juga bagaimana kita bisa mengisi G20 dengan mempertontonkan pentas seni dan budaya di arena G20 sehingga para peserta tahu tentang bagaimana kekayaan Bangsa Indonesia," tutur Didik.
Baca juga: Kenakan Jaket Merah Bermotif G20, Presiden Jokowi Menikmati Sejuknya Malam di IKN
Baca juga: Tanpa Makanan Khusus, Jokowi dan Iriana Berkemah di IKN
Apalagi, kata Didik, dunia sejatinya telah mengetahui dan mengakui kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
UNESCO pun telah mengatakan Indonesia adalah negara super power budaya.
Namun demikian, pemerintah menyadari masih banyak tantangan dalam upaya meningkatkan literasi di Indonesia.
Diperlukan kerjasama pentahelix yang melibatkan lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa.
Baca juga: G20 Jadi Momentum Kembangkan Wisata Kesehatan di Indonesia
Didik menegaskan bahwa literasi sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
Kerjasama pentahelix yang dibutuhkan perlu sebuah sistem yang dapat mengkolaborasikan semua unsur secara otomatis.
“Jadi, kita akan menciptakan sebuah sistem sehingga kolaborasi ini bisa dilakukan tanpa harus secara manual. Sistemlah yang nantinya akan membuat orang otomatis berkolaborasi sebagai bagian upaya kita untuk meningkatkan literasi,” tuturnya.
Mantan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, dengan sistem tersebut orang akan “dipaksa” untuk berkolaborasi.
Sehingga tidak hanya pemerintah tetapi seluruh pihak akan berkontribusi secara merata tanpa mengedepankan ego sektoral masing-masing.
Sebab, menurut Didik, tak dinafikkan seringkali masih ada egosektoral ataupun sistem birokrasi yang justru menghambat upaya percepatan termasuk dalam meningkatkan literasi di Indonesia.
Baca juga: Kementerian PPPA: G20 Fokus Dorong Pemberdayaan Perempuan pada Sektor Swasta
Kolaborasi yang tanpa disertai ego sektoral sangat penting agar kerjasama untuk mencapai tujuan dapat berjalan dengan baik.
“Itu yang akan kita lakukan untuk menghindari silo effect yang hanya mementingkan pencapaian kinerja masing-masing. Tentu kita harapkan kinerja pentahelix bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan literasi bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2019, literasi Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada 10 negara terbawah dengan tingkat literasi rendah.