Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian penuh untuk penanganan stunting di Indonesia.
Menurutnya, Presiden memilih Soe, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur untuk kunjungan kerja 24 Maret mendatang karena tingginya angka stunting.
“Rencana kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Soe ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan kepedulian dan komitmen dari Pemerintah Pusat akan pengentasan stunting,” kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).
“Bagi Presiden Jokowi, NTT selalu ada di hati dan BKKBN memastikan amanah dari Presiden untuk akselarasi penurunan stunting tetap dalam jalur yang tepat,” tambahnya.
Berdasarkan data SSGI 2021, NTT masih memiliki 15 kabupaten berkategori merah.
Baca juga: Persentase Stunting di 5 Kabupaten di Jawa Tengah Masih
Penyematan status merah tersebut berdasarkan prevalensi stuntingnya masih di atas 30 persen.
Ke-15 kabupaten tersebut adalah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Manggarai, Lembata dan Malaka. Bersama Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara memiliki prevalensi di atas 46 persen.
Sementara sisanya, 7 kabupaten dan kota berstatus kuning dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, di antaranya Ngada, Sumba Timur, Negekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang serta Flores Timur. Bahkan tiga daerah seperti Ngada, Sumba Timur dan Negekeo mendekati status merah.
Baca juga: Teken MoU Dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, BKKBN Berkolaborasi Tekan Angka Stunting
Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau yakni berpravelensi stunting antara 10 hingga 20 persen.
Apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen.
Prevalensi stunting 48,3 persen di Kabupaten Timor Tengah Selatan jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.
Secara nasional, Kabupaten Timor Tengah Selatan menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas.
Baca juga: Targetkan Penurunan Stunting 14 Persen, Pemerintah Beri Pendampingan Pranikah
Bahkan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya mentoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen.
Artinya prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan melebihi dua kali standar dari WHO.