Baca tanpa iklan
Tulus menilai kebijakan pemerintah terhadap migor di atas kertas atau secara umum lebih market friendly.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah Wajib Jaga HET Minyak Goreng Curah untuk Lindungi Rakyat
Sehingga diharapkan hal ini bisa menjadi upaya untuk memperbaiki distribusi dan pasokan migor kepada masyarakat dengan harga terjangkau.
Meski begitu, dari sisi kebijakan publik, YLKI sangat menyayangkan, bongkar pasang kebijakan migor yang dilakukan pemerintah. Sehingga konsumen, bahkan operator, menjadi korbannya.
Terkait dengan hal itu, pihaknya pun mengusulkan subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup agar tepat sasaran.
Sebab, subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran.
Baca juga: INDEF: Kebijakan HET Migor Sesuai Daya Beli Masyarakat
Lantaran migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu.
Akibatnya masyarakat menengah ke bawah kesulitan mendapatkan migor murah.
Lebih lanjut, YLKI meminta pemerintah untuk lebih transparan, sebenarnya DMO 20% itu mengalir kemana, ke industri migor, atau mengalir ke biodiesel.
"Sebab DMO 20% memang tidak akan cukup kalau disedot ke biodiesel. Dalam kondisi seperti sekarang, CPO untuk kebutuhan pangan lebih mendesak, daripada untuk energi," pungkas Tulus.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Vina Elvira)