Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) periode 2021-2026 akan dilantik dan dikukuhkan pada Sabtu (26/3/2022) hari ini di Jakarta.

Pengukuhan ini menjadi momentum bagi PA GMNI untuk mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong dan berkolaborasi dalam transformasi bangsa, menghadapi tantangan disrupsi dan ancaman ideologi transnasional.

"Kolaborasi yang melibatkan seluruh elemen kebangsaan dan negara penting untuk merespon disrupsi dan tantangan nasionalisme dalam mewujudkan masyarakat berdaulat, adil dan makmur," kata Ketua Umum PA GMNI Arief Hidayat, dalam keterangan yang diterima.

Menurut Arief, transformasi bangsa dan seluruh prosesnya membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa.

"Gotong Royong dan kolaborasi perlu diperkuat untuk mendorong proses transformasi bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur," ujarnya.

Arief mengatakan PA GMNI memandang Indonesia tengah menghadapi tantangan disrupsi akibat revolusi teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam situasi ini, PA GMNI melihat peluang sekaligus tantangan bagi eksistensi dan kepentingan bangsa serta negara.

Karena itu, kolaborasi bangsa untuk menciptakan inovasi dan memperkuat gotong royong sangat diperlukan.

PA GMNI, kata Arief, juga memandang perlu mewaspadai adanya muatan ideologis terselubung dalam disrupsi yang mengancam ideologi bangsa dan negara.

Baca juga: GMNI Dukung Tindakan Tegas Kapolri Listyo Sigit terhadap Anggotanya yang Melakukan Penyimpangan

Satu di antara ancamannya adalah kapitalisme ekonomi yang memanfaatkan situasi pandemi dan konflik di sejumlah negara.

"Kepentingan ideologi kapitalisme ditransformasikan dalam bentuk pasar bebas yang menjauhkan peranan negara dari sektor-sektor strategis menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Hakim Konstitusi ini.

Di sisi lain, ideologi transnasional bermuatan radikalisme dan fundamentalisme yang bersumber dari SARA perlu diwaspadai.

Ideologi ini menggunakan isu-isu populis dan disebarkan dengan memanfaatkan prinsip demokrasi dan kebebasan sehingga memunculkan perpecahan bangsa.