Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa mayoritas warga (78,9 persen) menolak ide penundaan Pemilu 2024.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyebut, dalam presentasi hasil survei, menunjukkan 78,9 persen publik mendukung pemilu harus tetap dilaksanakan pada tahun 2024.
Meski pandemi Covid-19 belum menentu akan berakhir dalam waktu dekat.
Publik berpendapat bahwa menjadi tanggung jawab presiden hasil pemilu 2024 bila wabah Covid-19 belum berakhir.
Sementara yang menilai pemilu harus diundur karena alasan pandemi hanya 11,9 persen.
"Angka ini konsisten dengan hasil survei sebelumnya pada September 2021," kata Deni melalui melalui kanal YouTube SMRC TV, Jumat (1/4/2022).
Deni melanjutkan, ide penundaan pemilu karena alasan pemulihan ekonomi juga mendapatkan penolakan besar dari publik.
Baca juga: SMRC Catat Ide Pemilu Ditunda dan Presiden 3 Periode Perlemah Persepsi Publik Atas Kinerja Jokowi
Sebanyak 79,8 persen warga menginginkan pemilu tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai undang-undang walaupun kondisi ekonomi akibat pandemi belum pulih.
Publik menilai bahwa adalah tanggungjawab pemerintah hasil Pemilu 2024 untuk menanggulangi masalah ekonomi, bila masalah ekonomi akibat Covid-19 belum berakhir pada 2024 nanti.
"Hanya ada 11,4 persen masyarakat yang setuju pemilu diundur karena alasan pemulihan ekonomi," papar Deni.
Sementara, terkait dengan gagasan penundaan pemilu dengan alasan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru belum selesai, ditolak oleh 78,5 persen publik.
"Yang mendukung penundaan pemilu ke 2027 karena alasan pembangunan IKN yang belum selesai hanya sekitar 10,9 persen," jelasnya.
Hanya ada 5 persen publik Indonesia yang mendukung gagasan presiden tiga periode.
Deni Irvani mengatakan, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas warga sebanyak 73 persen menilai ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali harus dipertahankan.
Sedangkan, hanya 15 persen yang menilai ketentuan tersebut harus diubah.
Deni menjelaskan bahwa dari 15 persen yang menilai masa jabatan presiden harus diubah, 61 persen (atau sekitar 9 persen dari total populasi,red) ingin masa jabatan presiden hanya satu kali (untuk 5, 8, atau 10 tahun).
"Yang ingin lebih dari dua kali (masing-masing 5 tahun--red) hanya 35 persen atau hanya sekitar 5 persen dari total populasi," kata Deni.
Deni menambahkan bahwa pendapat warga yang mayoritas ingin mempertahankan ketentuan masa jabatan presiden maksimal dua kali ini konsisten dalam 3 kali survei, pada Mei 2021, September 2021, dan Maret 2022.
"Ide menambah periode jabatan presiden bukanlah aspirasi yang umum di masyarakat. Hanya sekitar 5 persen warga yang setuju dengan pandangan itu. Publik pada umumnya ingin seorang presiden hanya menjabat maksimal dua periode saja," ucap Deni.
Baca juga: Menteri Bahlil soal Wacana Penundaan Pemilu: Jangan Diharamkan Barang yang Tidak Haram
Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 1220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia.
Pengambilan sampel dilakukan melalui wawancara tatap muka dilakukan pada 13 - 20 Maret 2022.
Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84 persen.
Margin of error survei ini dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(Tribun Network/yud/wly)