Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bisa segera disalurkan kepada masyarakat penerima di seluruh Indonesia.
Bahkan Jokowi meminta BLT minyak goreng ini bisa segera disalurkan maksimal seminggu sebelum lebaran.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi.
"Kita harapkan tidak hanya di sini (Jambi) saja, nanti di seluruh provinsi di Tanah Air, BLT Minyak Goreng bisa segera disalurkan."
Baca juga: BLT Minyak Goreng Mulai Dibagikan, Jokowi Serahkan Langsung ke Pedagang Pasar Angso Duo Jambi
"Saya sudah minta sebelum lebaran harus bisa diselesaikan, seminggu sebelum lebaran,” kata Jokowi dilansir laman resmi setkab.go.id, Kamis (7/4/2022).
Lebih lanjut Jokowi berharap, BLT minyak goreng sebesar Rp 300 ribu ini bisa meringankan masyarakat.
Terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang menjual gorengan.
"Pagi hari ini saya datang ke Pasar Angso Duo di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam rangka memberikan BLT Minyak Goreng sebesar Rp300.000."
Baca juga: DAFTAR 8 Bansos yang Disalurkan oleh Pemerintah: BLT Minyak Goreng, BLT UMKM, hingga Subsidi Gaji
"Yang kita harapkan ini bisa meringankan, menyubsidi masyarakat utamanya para pedagang kaki lima yang berjualan gorengan,” ungkap Jokowi.
Selain memberikan BLT minyak goreng, dalam kesempatan tersebut Jokowi juga memberikan Bantuan Modal kerja (BMK).
Diketahui Bantuan Modal kerja (BMK) nominalnya sebesar Rp 1,2 juta.
Jokowi pun menginginkan agar BMK ini bisa digunakan para penerima untuk menambah modal usaha.
Baca juga: Cara Dapat BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu di Aplikasi Cek Bansos, Cair April
“Yang Rp1,2 juta silakan dipakai buat modal usaha, modal kerja, yang Rp300 ribu buat beli apa?” tanya Jokowi kepada para pedagang.
“Beli minyak goreng, Pak,” ujar para pedagang menjawab pertanyaan Jokowi.
Baca juga: BLT Minyak Goreng untuk Siapa Saja? Simak Kriteria dan Cara Dapat BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu
Tak Cukup Berikan BLT Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Harus Stabilisasi Harga
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pemerhati BUMN dan Pangan Achmad Hafiz menilai tepat upaya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng untuk membantu rakyat
Namun, kata dia, harus ada kebijakan konkrit agar permasalahan minyak goreng bisa diatasi.
"Kemendag bekerjasama dengan satgas pangan beserta TNI/Polri bersama BUMN Pangan, harus bisa menekan harga minyak goreng agar tidak memberatkan masyarakat dan pedagang, serta mampu menjaga stok dari hulu ke hilir," kata dia, dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).
Diketahui, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada masyarakat pada April 2022.
Program BLT minyak goreng ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.
Baca juga: BLT UMKM Rp 600 Ribu Dilanjut di Tahun 2022, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya
Sedangkan total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang. Rinciannya, 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar BPNT dan PKH, serta 2,5 juta PKL.
Rencananya, BLT minyak goreng akan diberikan pada April, Mei dan Juni sebesar Rp100.000 per bulan per KPM. BLT minyak goreng dibayarkan sekaligus pada April 2022.
Sehingga masyarakat yang memenuhi syarat nantinya akan menerima bantuan senilai Rp 300.000.
Selain menyoroti soal pemberian BLT minyak goreng, dia mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan, Ketua Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direksi BUMN Pangan.
Menurut dia, Jokowi harus berani evaluasi kinerja menteri perdagangan, kepala badan pangan nasional dan Direksi Komisaris BUMN Pangan, yang bertanggung jawab dan sesuai tupoksinya menjaga ketahanan pangan.
Dia menilai langkah Badan Pangan Nasional upaya menjaga ketahanan pangan Indonesia, Badan Pangan Nasional mengajak stakeholders pangan untuk meningkatkan konektivitas antara hulu dan hilir, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Baca juga: Jokowi Instruksikan Jajarannya Segera Salurkan BLT Minyak Goreng Sebelum Lebaran
Selama ini komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Badan Pangan Nasional hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam atau unggas, daging sapi atau kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.
Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini karena minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak perusahaan swasta.
Untuk itu pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN Holding Pangan, seperti ID Food.
Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.
Baca juga: Kriteria Penerima dan Cara Mudah Dapatkan BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu
Saat ini BUMN Pangan seperti Rajawali Nusindo anak perusahaan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Bulog dan PPI hanya sebagai distribusi minyak goreng bukan produsen minyak goreng.
"Penugasan permasalahan minyak goreng di BUMN Pangan hanya distribusi dari produsen minyak goreng swasta, saat ini saja minyak goreng tidak tersedia di BUMN PPI dan Rajawali Nusindo," kata Hafiz.
Dia menambahkan, permasalahan harga dan stok minyak goreng akan menjadi kendala, selama tidak ada kebijakan yang tepat dari Menteri Perdagangan.
"Dan harus menjadikan BUMN Pangan sebagai produsen minyak goreng," tambah Hafiz
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Glery Lazuardi)