Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang menteri di kabinetnya bicara soal wacana penundaan pemlu 2024 maupun masa jabatan presiden 3 periode.
Hal itu disampaikan Jokowi di depan seluruh menterinya pada Rabu (6/4/2022).
Ia meminta para pembantunya itu lebih fokus bekerja mengatasi permasalahan tanah air.
Baca juga: Dukung Jokowi Larang Kabinet Bicara 3 Periode, LaNyalla: Menteri Harus Taat
Jokowi juga mewanti-wanti agar menteri tak keluarkan statement yang menambah masalah baru.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi."
"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak," tegas Jokowi saat sidang kabinet di Istana Merdeka.
Meskipun teguran Jokowi ini berlaku seluruh kabinet, diketahui ada sejumlah menteri yang sebelumnya bersuara tentang penundaan pemilu.
Baca juga: Tanggapan Fadli Zon soal Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu: Harus Didukung
Seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
Kemudian juga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Lantas seperti apa respons mereka setelah Jokowi larang bahas penundaan pemilu?
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto irit bicara saat dimintai tanggapan terkait arahan Jokowi melarang menterinya bicara penundaan pemilu.
Baca juga: Puan Minta Menteri Patuhi Perintah Jokowi Berhenti Bicara Penundaan Pemilu: Fokus Bantu Presiden
Airlangga hanya mengatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut sudah jelas.
Sehingga dia tidak perlu lagi memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Itu (arahan Jokowi) saya rasa itu sudah jelas. Kalau di dalam RUU (rancangan undang-undang) itu normanya jelas, penjelasannya tidak perlu," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/4/2022), dikutip dari Kompas.com.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga merespons perintah Jokowi agar menterinya tak bahas penundaan pemilu.
Ke depannya, Luhut bakal mematuhi perintah Presiden tersebut.
Baca juga: Puan Maharani hingga Moeldoko Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Larangan Bicara Penundaan Pemilu
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi.
"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan presiden," ucap Jodi, Kamis (7/4/2022) dilansir Kompas.com.
Jodi menjelaskan, Luhut akan fokus bekerja bersama jajaran menteri lainnya.
Terlebih dalam hal mengawal pemulihan ekonomi akibat krisis pandemi Covid-19.
"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini."
"Dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," ujar Jodi.
Menteri yang Bicara Penundaan Pemilu seperti Pepesan Kosong
Sederet menteri yang ikut berbicara wacana penundaan pemilu dinilai hanya berusaha menimbulkan kegaduhan seperti pepesan kosong.
Hal itu diungkapkan oleh politisi Partai Gerindra, Fadli Zon.
Fadli Zon juga menilai pernyataan Presiden Joko Widodo agar menteri tak lagi bicara penundaan pemilu merupakan langkah bijak.
"Karena Pemilu itu sudah ada jadwalnya dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/4/2022) sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.
Fadli menilai sebaiknya para menteri fokus saja untuk menyelesaikan apa yang menjadi programnya.
"Waktunya kan tinggal sebentar lagi apa yang belum diimplementasikan yang menjadi target harus diselesaikan," katanya
"Jadi menurut saya, memang seharusnya demikian. Jangan sampai waktu yang tinggal sedikit lagi di masa pemerintahan habis dengan kegaduhan yang sebenarnya merupakan pepesan kosong karena jadwal pemilu sudah ada," pungkasnya.
Baca juga: Jokowi Larang Pembantunya Bicara Penundaan Pemilu, Bagaimana Jika Masih Ada Menteri yang Ngeyel?
Diketahui, isu wacana penundaan pemilu maupun masa jabatan presiden beberapa kali muncul meskipun sempat mereda.
Awalnya wacana penundaan pemilu bergulir dari para elite partai politik.
Seperti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar sekaligus Menko Perekonomian AIrlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Bahkan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga ikut berbicara soal penundaan pemilu.
Terbaru, isu perpanjangan masa Jokowi 3 periode juga kembali terdengar saat musyawarah para kepala desa se-Indonesia di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Jokowi sendiri juga sudah beberapa kali angkat bicara menolak isu perpanjangan masa presiden 3 periode.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Reza Deni)(Kompas.com/Ardito Ramadhan/Fitria Chusna Farisa)