Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia turun menggelar aksi menolak Masa Jabatan Jokowi 3 periode hingga kenaikan harga BBM.
Aksi tersebut kemudian pecah di sejumlah daerah.
Dari informasi yang dirangkum Tribunnews.com, sejak Kamis (7/4/2022) kemarin ratusan mahasiswa turun ke jalan.
Mereka melakukan aksi bakar ban hingga menutup jalan.
Unjuk rasa yang terjadi di pertigaan Jl Sultan Alauddin-Jl AP Pettarani, Kecamatan Tamalate, Makassar, itu sempat ricuh.
Baca juga: BEM Nusantara Belum Putuskan Ikut Aksi Demonstrasi Mahasiswa Senin Pekan Depan
Hari ini Jumat (8/4/2022), mahasiswa yang tergabung dalam BEM Se-Bogor menggeruduk Istana Bogor, Jawa Barat.
Pihak Istana Bogor menerima perwakilan massa aksi yang terdiri dari gabungan mahasiswa BEM Se-Bogor, Jumat (8/4/2022).
Massa aksi yang yang sempat tertahan beberapa jam di Pintu 3 Istana Bogor, akhirnrya membubarkan diri tepat sebelum adzan Magrib berkumandang.
Dilansir dari Tribunnewsbogor, meski ditahan oleh aparat gabungan TNI-Polri para orator terus bergantian secara semangat menyampaikan orasinya.
Sampai dengan puncaknya, tuntutan dari para aliansi mahasiswa ini diterima oleh perwakilan dari Istana Bogor.
Baca juga: Sederet Poin Tuntutan BEM SI Kepada Jokowi pada Aksi 11 April Nanti
Namun, massa aksi yang terdiri dari gabungan mahasiswa itu sempat bergesekan dengan aparat gabungan karena merangsek masuk menuju areal Pintu Utama Istana Bogor
Koordinator Aliansi BEM Se- Bogor Raya Rizki Nuria Sury Altar akan terus mengawal point-point tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
"Itu hasil nanti dengan ritme 3x24 jam Presiden Joko Widodo harus memberikan pernyataan resmi. Ini sebenarnya tidak ada keterangan akan turun aksi lagi. Tapi, kami memfolow upnya lewat secara audiensi advokasi," ujarnya saat ditemui oleh TribunnewsBogor.com pasca unjuk rasa, Jumat (8/4/2022).
Tuntutan-tuntutan itu, kata Rizky, tidak terlepas dari koridor hasil kajian teknis yang digagas oleh aliansi BEM Se- Bogor.
Hasil kajian itu tidak terlepas dari beberapa isu Pemerintah yang sangat sekali bersimpangan dengan hati nurani masyarakat Indonesia.
"UUD terkait penundaan tiga periode yang kedua terkait harga CPO minyak goreng, BBM, sama terkait kenaikan PPN. Hasil kajian ini yang membuatnya aliansi BEM Se Bogor tapi kami membawa tagline 'Bogor Menggugat Istana'. Kajian intelektualnya dari BEM Se Bogor. Inisiatornya BEM," jelasnya.
Baca juga: Wiranto Sampaikan ke Mahasiswa Wacana 3 Periode Tidak Mungkin Terjadi
Meski begitu, tegas Rizky, hasil kajian dan petisi yang disampaikan jika masih tidak didengar mustahil menurutnya akan ada aksi susulan yang lebih besar.
Bahkan, aksi ini akan terintegrasi langsung dengan kabar adanya aksi Nasional tanggal 11 April mendatang di Jakarta.
"Apabila petisi kami tidak didengar atau digubris bahkan tuntutan tiga periode disetuji amandemen, mahasiswa dan gabungan aliansi lainnya akan melesat dan melakukan aksi yang lebih besar," katanya.
"Mungkin momentum tanggal 11 tersebut. Gerakannya sama sebenarnya poinnya. Mankannya kami kasih Ritme 3x24 jam," tandasnya.
Mahasiswa duduki kantor DPRD Kota Tasikmalaya
Di Tasikmalaya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus wilayah berunjuk rasa di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
Dilansir dari Kompas.com, massa menuntut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan harga bahan pokok termasuk minyak goreng dan wacana penundaan Pemilu dibatalkan karena dinilai menyengsarakan rakyat secara langsung.
Sesaat seluruh gabungan mahasiswa tiba di lokasi, terlihat ratusan petugas Kepolisian dari Polresta Tasikmalaya sudah berjaga mengamankan lokasi demonstrasi.
Baca juga: Teriakan Urraa yang Viral Usai Diucapkan Putin Terdengar Saat Demo Mahasiswa di Tasikmalaya
Meski sedang menjalankan ibadah puasa, ribuan mahasiswa lengkap beratribut kampus dan organisasinya mulai merangsek ke depan penjagaan petugas Kepolisian.
Mereka bergantian berorasi dan mencoba menerobos meminta masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.
Terjadi beberapa kali cek cok mulut dan aksi dorong-dorongan antara pengunjukrasa dengan petugas Kepolisian.
Namun, Kepala Polresta Tasikmalaya Aszhari Kurniawan yang berada di lokasi berniat ingin menenangkan pendemo sudah tak didengar ribuan mahasiswa yang terus merangsek masuk gedung dewan.
Sampai akhirnya ribuan mahasiswa itu memasuki halaman dan ruang sidang gedung dewan yang berada di lantai 2 tersebut dengan teriakan revolusi, revolusi, revolusi.
Unjuk rasa dilakukan di depan DPRD Garut.
Dikutip dari TribunJabar, dalam aksinya, mereka tidak menyuarakan soal penundaan pemilu, tetapi mengkritisi tiga poin penting.
Tiga poin penting itu berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.
Pertama menolak kenaikan harga Pertamax, kenaikan pajak penerimaan negara, dan kenaikan harga pangan yang dalam beberapa waktu terakhir ini terus melonjak.
"Maka kami menekan pemerintah daerah untuk satu suara bersama menolak kebijakan dalam tiga poin tuntutan kami, masyarakat kini sudah cukup menderita dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat," ujar seorang koordinator aksi, Ajang Ahmad Haris saat diwawancarai Tribunjabar.id.
Kebijakan yang telah disetujui pemerintah salah satunya kenaikan harga Pertamax.
Baca juga: Mahasiswa Demo di Istana Bogor, Ratusan Personel Gabungan Diterjunkan
Itu menurutnya dibuat secara singkat di luar pengawasan masyarakat umum.
Ia menyebut dalam beberapa bulan terakhir ini masyarakat sudah disulitkan dengan mahalnya harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng.
"Kita tahu banyak antrean soal minyak goreng, seakan pemerintah penutup mata pada panjanganya antiran masyarakat waktu itu, ditambah saat ini kenaikan BBM terjadi dan mulai langka," ucapnya.
Ajang menyebut pihaknya akan membawa masa lebih banyak lagi jika Pemkab Garut tidak sepakat dengan tuntutan yang diminta oleh mahasiswa.
Bahkan jika nantinya poin tuntutan tersebut tidak disetujui oleh Pemkab Garut, maka pihaknya berencana akan berangkat ke Jakarta.
"Jika audiensi kami di DPRD Garut tidak didengar atau tidak ada kata sepakat, maka tidak menutup kemungkinan kami akan menuju Senayan," ujarnya.
Pantauan Tribunjabar.id, hingga Jumat siang mahasiswa masih bertahan di depan Gedung DPRD Garut, mereka meminta audiensi dengan anggota DPRD di dalam ruangan.
Sebelum ibadah Jumat siang tadi, beberapa anggota DPRD Kabupaten Garut keluar menemui para mahasiswa.
Mereka mendengarkan usulan-usulan dari setiap ketua organisasi mahasiswa yang kemudian mereka kembali masuk ke dalam gedung untuk segera memutuskan tuntutan para pengunjuk rasa.
Seruan turun ke jalan 11 April
Muncul seruan demonstrasi tanggal 11 April 2022 beredar di jagat media sosial beberapa hari terakhir.
Seruan demonstrasi yang digalakkan mahasiswa hingga pelajar Sekolah Teknik Menengah (STM) melalui tagar #STMBergerak, makin menguatkan indikasi massa yang masif akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi.
Aksi tuntutan mahasiswa ini masih sama. Mereka getol mengajak rekan mahasiswa untuk turut serta dalam demo yang mengusung tuntutan tolak kenaikan bbm hingga tolak wacana penambahan jabatan presiden menjadi 3 periode.
"11 April 2022 #JakartaTutup sampai #JokowiTurun. Serentak. Mahasiswa & Rakyat Bersatu," tulis seruan aksi seperti dilihat Tribunnews.com di laman Twitter, Jumat (8/4/2022).
Bahkan, tagar dan poster "#STMBergerak Se-Jabodetabek Tanggal 11 April 2022 Pukul 13.00-Menang di Istana Negara makin berseliweran di medias sosial.
Poster bernarasi pergerakan massa terus bermunculan untuk mengajak mahasiswa berdemo pada 11 April nanti.
Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Endra Zulpan mengatakan pihaknya belum menerima permohonan demonstrasi dari kelompok manapun termasuk mahasiswa.
"Sampai hari ini Polda Metro belum terima permohonan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum oleh kelompok manapun," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan, Kamis (7/4/2022) malam.
Zulpan menambahkan pada prinsipnya seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus mendapatkan izin dari kepolisian.
Selain itu, panitia atau penyelenggara aksi harus menyampaikan pemberitahuan aksi maksimal 3x24 jam sebelum hari H.
"Namun sampai saat ini, kami tidak terima dari kelompok manapun. Baik itu permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum atau kegiatan yang mengakomodir jumlah massa yang besar," ujar Zulpan.
Zulpan menegaskan jika kegiatan unjuk rasa tidak mengantongi izin kepolisian, maka kegiatan itu dapat dibubarkan.
"Segala jenis kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," katanya.
Imbauan masyarakat tak terprovokasi
Zulpan juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi seiring beredarnya pesan atau poster di media sosial. Terlebih dengan seruan demo serentak 11 April mendatang.
Ia mengimbau warga untuk fokus dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan.
"Terkait flyer-flyer yang di media sosial saat ini yang mengajak kelompok-kelompok elemen masyarakat untuk turun demo pada 11 April ini di Jakarta, Polda Metro ingin sampaikan bahwa agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," tutup Zulpan. (Tribunnews/TribunBogor/Kompas.com)