News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Harga Minyak Goreng

Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Pemerintah Perlu Potong Jalur Distribusi

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Minyak goreng kemasan di ritel modern

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad, meminta pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan minyak goreng.

Selama ini, kata dia, produsen minyak goreng dimiliki penuh perusahaan swasta. Seharusnya, kata dia, mulai dari hulu sampai hilir BUMN dan pemerintah yang mengendalikan.

"Agar tidak ada lagi gejolak kelangkaan dan melambung naik tinggi harga minyak goreng," ujarnya.

Menurut dia, BUMN Holding Pangan Id Food atau BUMN bidang Pangan seperti Perum Bulog, PTPN dan lain-lainnya, tidak hanya sebatas menjadi distributor pangan.

Bahkan, dia menegaskan harus bisa salah satu BUMN Bidang Pangan menjadi produsen pangan khususnya minyak goreng, terbesar dari produsen swasta.

Untuk itu, masalah minyak goreng harus menjadi perhatian khusus Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan BUMN Pangan.

Baca juga: Warga Madiun Terima BLT Minyak Goreng dan BPNT Senilai Rp 500 ribu

"Permasalahan minyak goreng saat ini, untuk ke depan harus ada penekanan yang tegas secara hukum. Yang bermain ekspor secara illegal minyak goreng dan apa ada kelebihan qouta ekspor, itu tupoksinya Kemendag," kata dia.

Selanjutnya di Badan Pangan Nasional, kata dia, terdapat komoditas minyak goreng yang menjadi tanggung jawab kerjanya dan BUMN Bidang Pangan harus segera membangun pabrik minyak goreng.

Komite Pedagang Pasar (KPP) dan Gerakan ASpirasi Masyarakat dAn Pedagang (GASMAP), mempermudah akses agar minyak goreng sampai ke pedagang dan bisa langsung diperjualbelikan kepada warga.

Hal itu dikatakan Ketua Umum KPP dan Penggagas Pendirian ormas GASMAP, Abdul Rosyid Arsyad saat berkunjung ke pasar Kamat Jati untuk mulai mendistribusikan minyak goreng curah ke pedagang pada Rabu (13/4).

"Saya berkunjung ke pasar Kramat Jati untuk distribusikan minyak goreng curah ke pedagang, dalam rangka mengatasi kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng curah. Kami dukung Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir agar ada salah satu BUMN yang dijadikan produsen terbesar, melebihi produsen swasta," kata Rosyid.

Rosyid mengatakan, semua pihak pasti mendukung BUMN harus punya pabrik minyak goreng.

Negara Indonesia harus menang dan bebas dari Kartel atau Mafia Pangan dan BUMN Pangan harus kuasai Pangan dari hulu sampai hilir, dari produksi sampai penjualannya.

Dalam hal mengatasi masalah minyak goreng saat ini, lanjut Rosyid, yang prioritas harus berani dan tegas ke produsen minyak goreng curah.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Curah Rp 20 Ribu, Pedagang Sebut Menterinya Tak Patuhi Arahan Presiden

Cukup dari jajaran Kemendag dan Kemenperin bersama Satgas Pangan, TNI dan Polri memberikan surat pemberitahuan atau instruksi ke pabrik-pabrik produsen minyak goreng curah untuk mengeluarkan hasil produksinya.

"Dan segera mendistribusikan langsung ke pedagang tanpa ada kendala distribusinya. Harus cepat jangan sampai macet di jalur distribusi," imbuhnya.

Rosyid menyarankan, jika mau cepat pendistribusiannya harus potong jalur distribusinya, cukup dari produsen ke BUMN Pangan seperti anak perusahaan BUMN Holding Pangan RNI ID Food seperti Rajawali Nusindo dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) distribusi penjualan langsung ke pedagang atau agen-agen sembako yang mempunyai tangki untuk penjualan minyak goreng ke warga atau konsumen.

Sementara itu, salah satu agen minyak goreng curah di pasar Kramat Jati, Haji Sidik menjelaskan sudah hampir 2 bulan lebih pihaknya tidak menerima suplai pasokan minyak goreng curah.

Hal ini membuat drigen pedagang langganannya menumpuk.

"Sudah dua bulan ini menumpuk, syukur ini ada suplai lagi minyak goreng curah dari Komite Pedagang Pasar KPP bersama Gerakan Aspirasi Masyarakat dan Pedagang GASMAP, sehingga banyak membantu pedagang berjualan kembali minyak goreng dan pedagang olahan makanan bisa menggunakan lagi minyak goreng curah, dengan harga murah yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan kebutuhan minyak goreng curah di tempatnya, bisa mencapai 40 ton dalam sehari.

"Makanya kalau kemarin tiba-tiba menghilang minyak goreng sampai dua bulan ini, ya rugi sudah. Kagak jualan minyak goreng, jadi jualan yang ada saja," tutupnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini