News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Respons Politikus PDIP Sikapi Foto Erick Thohir di Mesin ATM: Bukan Hal yang Perlu Dipermasalahkan

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan dirinya menganggap bahwa gambar Menteri BUMN Erick Thohir di sejumlah mesin anjungan tunai mandiri (ATM) masih dalam batas kewajaran.

Sehingga tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.

“Menurut saya masih dalam batas kewajaran dan etika,” kata Deddy melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (18/5/2021).

“Kecuali penampilan gambar Menteri BUMN itu bernuansa kampanye Pilpres seperti yang dilakukan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dalam program mudik, itu baru bisa disebut tidak etis bahkan cenderung manipulasi,” tambahnya.

Menurutnya, kalau sekadar tampilan gambar pribadi, semua kementerian menaruh foto para menterinya dalam semua wahana maupun media komunikasi publiknya.

Hal yang sama juga dilakukan kepala daerah.

“Sepanjang tidak ada aturan atau kepatutan yang dilanggar, harusnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan,” ungkapnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Erick Thohir Miliki Kesamaan dengan Jokowi, Ini Alasannya

“Batasnya jelas menurut saya, regulasi dan etika atau kepantasan,” tegas Deddy.

Lebih jauh, Legislator asal Kalimantan Utara ini mengatakan dirinya memahami kehadiran Erick Thohir yang intens di ruang publik, termasuk media sosial, pasti menyebabkan pro dan kontra.

Juga menjadi wajar ketika semua aktivitas itu dikait-kaitkan dengan isu pencalonan pilpres.

“Sah-sah saja orang berargumentasi tetapi fundamentalnya adalah apakah ada hukum dan kepatutan yang dilanggar? Itu yang seharusnya jadi perdebatan,” ujar Deddy.

Menurutnya, Erick punya hak politik dan jabatan Menteri itu jabatan politis.

Sehingga, wajar mendapatkan keuntungan politik dari jabatan yang diembannya.

Baca juga: Hadiri Halalbihalal, Aktivis 98 Tampik Bentuk Dukungan Terhadap Erick Thohir di Pilpres 2024

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini