TRIBUNNEWS.COM - Dipilihnya Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani masalah minyak goreng, mengundang respon berbagai pihak.

Termasuk Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menilai hal ini dapat merusak sistem tata pemerintahan yang ada.

Selain itu, kebijakan ini tentu dapat membuat suasana kerja menjadi tidak stabil.

Oleh karena itu, Mardani menyampaikan kritiknya kepada Jokowi secara terbuka.

"Pak Luhut luar biasa (jadi) kepercayaan Pak Jokowi."

"(Sampai-sampai) minyak goreng juga diurus."

"Sebenarnya itu hak Presiden tetapi dalam manajemen itu bisa jadi merusak sistem, merusak suasana kerja."

Baca juga: Pengamat: Jokowi Tunjuk Luhut Urusi Minyak Goreng Karena Tak Percaya Menko Perekonomian dan Mendag

"Ayo pemerintah betul-betul kerja, monggo bisa tunjuk siapa saja, sesuai  tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) juga lebih bagus."

"Monggo pak Jokowi tetapi pastikan minyak goreng harganya seperti dulu lagi Rp 14.000 per liter," kata Mardani dikutip dari tayangan Kompas Tv, Rabu (25/5/2022).

PDIP Bergejolak

Tak hanya PKS, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI- Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, juga turut mengomentasi putusan Jokowi ini.

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Deddy menilai penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi sengkarut minyak goreng, tidaklah tepat.

Bahkan, Deddy mempertanyakan tugas baru Luhut tersebut.

Pasalnya, saat ini tugas Menko Marves sudah banyak dan kenapa sekarang malah dibebani  tugas Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

Baca juga: Soal Investasi Jumbo Tesla, Luhut: Tidak Semudah Menjentikkan Jari