Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.
Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.
"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.
"Padahal menteri kita tahu adalah orang yang dianggap dan menjalankan pemerintahan tersebut," sambungnya.
Sedangkan dari hasil survei tersebut didapati hasil hanya ada 24,3 persen publik yang tidak setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Dari hasil tersebut, maka bisa dijadikan hipotesa jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Jokowi.
Hal itu berpotensi akan menjadi faktor pendorong atau pemboosting naiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf mendatang.
"Dengan catatan memang reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," kata Yunarto.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei Charta Politika: 63,1 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Menteri di Kabinet
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam/Taufik Ismail/Rizki Sandi Saputra)