Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi merespon hasil temuan lembaga survei Charta Politika terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan politik di tanah air.

Dalam survei itu disebutkan bahwa sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri Kabinet Indonesia Maju.

Adapun satu penyebabnya antara lain gejolak perekonomian nasional.

“Pasti bidang polkam (politik dan keamanan) kesra (kesejahteraan rakyat) dan ekonomi yang mudah diukur,” kata Ahmad Baidowi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).

“Memang di ekonomi contohnya tingkat pertumbuhan ekonomi seperti apa, pengangguran seperti apa, kemiskinan seperti apa dan recovery seperti apa,” lanjutnya.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle yang Menguat, Prabowo Mendadak Bertemu Presiden Lewat Pintu Bali

Dia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 begitu menghantam sektor ekonomi hingga berdampak pada harga minyak goreng nasional.

Meskipun, Komisi VI DPR RI telah beberapa kali melakukan rapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi hal tersebut.

Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk membantu mengatasi sengkarut minyak goreng.

Keputusan itu pun menyusul adanya pencabutan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) pada 23 Mei 2022 lalu, ditambah banyaknya keluhan dari kelompok petani atas keputusan larangan CPO tersebut.

Baca juga: Beda Tanggapan Moeldoko dan SYL Soal Isu Reshuffle Kabinet

“Kita lihat, tinjau, perhatikan dalam seminggu kedepan, harga Migor stagnan atau alami penurunan secara bertahap dan sudah dilakukan dan presiden menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk mengatasi ini semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VI DPR RI ini menyebut adanya potensi perombakan atau Reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju, khususnya pada sektor perekonomian.

“Ya kalau dikaitkan ada juga kalau kemungkinan ternyata tidak ada ya apa boleh buat,” ujarnya.

Kendati demikian, dia tidak berkomentar lebih jauh terkait kemungkinan reshuffle itu.

Sebab, kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak perogeratif presiden.

Baca juga: Ini Menteri yang Diisukan akan Diganti Jokowi dalam Reshuffle Kabinet Besok & Calon Menteri dari PAN

“Namun kita pastikan bahwa hanya Presiden Jokowi lah yang mengetahui parameter sendiri dalam mengukur kinerja kabinetnya khususnya bidang ekonomi,” ucapnya.

“Karena di bidang ekonomi sudah jadi rahasia umum, bukan hanya dikalangan survei, tapi di masyarakat awam yang mengalami langsung dampak itu sangat terasa,” tuturnya.

Untuk diketahui, Lembaga survei Charta Politika kembali mengeluarkan hasil temuannya terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan politik di tanah air, Senin (13/6/2022).

Dalam survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo' didapati hasil terkait isu reshuffle kabinet menteri yang belakangan berhembus.

Baca juga: Pramono Anung Jawab Isu Reshuffle Kabinet 15 Juni 2022 hingga Kabar PAN Dapat Jatah Menteri

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, dalam hasil survei pihaknya ini ditemukan kalau sebanyak 63,1 persen responden menyatakan setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle terhadap menteri kabinet Indonesia Maju.

"Ketika kita uji lebih lanjut bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle. Nah isu ini menjadi menarik menurut saya mendengarnya isu dalam beberapa hari ke depan," kata Yunarto saat menyampaikan hasil temuannya secara daring, Senin (13/6/2022).

Angka tersebut, kata Yunarto, menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.

Di mana dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.

"Artinya ada suatu yang salah. Ketika gap nya menjadi sangat besar tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri," ucap Yunarto.