TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polarisasi masyarakat akibat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) menjadi perhatian Dewan Pers.

Lembaga yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dan peningkatan kualitas kehidupan pers itu akan duduk bersama konstituen dan semua organisasi pers untuk bisa menampilkan pemberitaan yang sehat terkait pesta demokrasi 2024 nanti.

“Menyongsong pesta demokrasi tahun 2024 mendatang, Dewan Pers bekerja sama dengan semua konstituen akan melakukan pelatihan dan diskusi informasi pemilu, baik Pilkada maupun Pilpres," kata anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro, dalam pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kendari, Kamis (16/6/2022) dilansir dari dewanpers.or.id.

Menurut Sapto, Dewan Pers akan melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dalam pelatihan tersebut.

Dalam kepengurusan periode saat ini, ungkap Sapto, Dewan Pers memiliki orientasi dan program khusus.

Baca juga: Waspada Aksi Pemerasan Sindikat Penipu Mengaku Wartawan Tribunnews.com

Salah satunya adalah pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial nasional di tengah dinamika tahun-tahun politik 2022-2025 dengan pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.

Sapto mengatakan dalam pelaksanaan pemilu yang merupakan pesta demokrasi nasional akan senantiasa menghasilkan pilihan atas ekspresi setiap individu yang telah memiliki hak pilih.
Terkadang, lanjut dia, pilihan politik dalam kontestasi yang sebenarnya wajar sebagai upaya menghasilkan pemimpin terbaik untuk masa depan bangsa itu sering terjadi gesekan.

“Bahkan kenyataannya saat ini menghasilkan polarisasi dalam masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, peran media sangat penting dalam menjaga pola hubungan antar anak bangsa.

"Salah satu yang bisa membantu terciptanya kehidupan demokrasi yang baik dalam menjaga dinamika politik di masyarakat adalah media massa,” ujarnya.

Baca juga: Legislator PAN Ingatkan KPU Antisipasi Sejak Dini Sengkarut Pemilu Serentak 2024

Meski begitu, ia belum menjelaskan kapan kira-kira pelaksanaan pelatihan dan diskusi media untuk menyongsong pemilu 2024 tersebut.

Dewan Pers masih akan merumuskan rencana tersebut agar nanti berjalan matang dan lancar.

Terkait dengan sengketa pemberitaan, Sapto menuturkan bahwa dalam dinamika politik yang memanas, banyak aduan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan lembaga-lembaga lain.

Sehubungan dengan hal ini, Dewan Pers akan segera melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar yang berhubungan dengan pemberitaan media dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan pers atau melalui jalur di Dewan Pers.

Uji kompetensi

Sapto juga mengatakan, produk literasi yang berkualitas akan dihasilkan wartawan atau jurnalis yang berkualitas.

Karena itu, sejak tahun lalu, pemerintah melalui Dewan Pers memberikan subsidi untuk pelatihan wartawan.

Dari total anggaran Dewan Pers sekitar Rp 45 miliar, 65 % dialokasikan untuk tugas dan fungsi Dewan Pers.

Sedangkan sekitar 40 % anggaran untuk pendidikan wartawan, termasuk UKW.

Baca juga: Cegah Polarisasi di Pilpres 2024, Pengamat Ingatkan Partai Nasionalis Jangan Sampai Salah Strategi

“Sampai semester pertama 2022 ini, dari target 1.700 jurnalis yang ikut uji kompetensi, sudah terlaksana 850 peserta atau 50 % . Sisanya diselesaikan di semester berikutnya sehingga kegiatan Dewan Pers untuk program ini sudah on the right track,” ujarnya.

Dengan semakin meningkatnya kualitas wartawan dan media sebagai platform yang menampilkan produknya, diharapkan pengaduan akan menurun.

Dewan Pers saat ini juga tidak hanya menunggu pengaduan, tapi proaktif untuk memperingatkan media yang menulis informasi tetapi mengabaikan etika jurnalistik, terutama berkaitan dengan norma susila dan seksualitas.

Tujuannya, ungkap Sapto, untuk menciptakan informasi yang lebih sehat di masyarakat.

“Kami harap setelah UKW yang diuji oleh tenaga-tenaga penguji profesional dari IJTI, PWI, dan Solopos, akan membuat para wartawan dari provinsi ini semakin berkualitas dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik," katanya.

"Saya yakin kawan-kawan jurnalis dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan mendapat hasil yang maksimal dalam UKW ini, dan menjadi jurnalis yang berkompeten,” ucapnya.

UKW di Kendari akan berlangsung dua hari pada 16-17 Juni 2022.

Ada 54 peserta yang ikut dalam UKW tersebut dengan tim lembaga uji dari IJTI, PWI, dan Solopos. Hadir pula dalam pembukaan UKW tersebut Ketua PWI Sultra, Sardjono; Kabid Organisasi IJTI, M Jazuli; Kabid Informasi Keterbukaan Publik Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir; dan perwakilan lembaga uji Solopos, Suwarmin. (*)