TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Kalsel ke Komnas HAM, Jumat (17/6/2022), melaporkan dugaan mafia telah masuk ke dalam urat nadi kekuasaan.

Koalisi yang terdiri dari aktivis lingkungan dan HAM, advokat, serta masyarakat ini diterima oleh Komisioner Komnas HAM Hairiansyah.

Denny Indrayana, anggota koalisi, menyatakan bahwa dugaan praktik mafioso  disinyalir kuat sudah merambah ke mana-mana.

“Komnas HAM kami yakini tidak asing dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh oknum aparat kepolisian," ujar senior Partner Integrity  Law Firm ini dalam keteangannya, Sabtu (18/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut, di samping menjelaskan kriminalisasi wartawan, teror ke advokat serta  kasus penggelapan pajak, Denny juga menceritakan pengalaman warga Desa Mekarpura, Kotabaru pada 2018 silam.

Baca juga: Wakapolri Minta Pj Kepala Daerah Lapor ke Polri jika Ada Mafia Pangan di Wilayahnya

Menurut Denny, mereka diteror sepulang dari Komnas HAM dalam advokasi dugaan penyerobotan lahan.

“Warga diancam agar tidak melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan pada siang hari. Malam harinya, untuk memitigasi risiko, warga menginap di rumah keluarga dan kerabatnya di pusat Kotabaru, yang jaraknya sekitar 40 km dari Desa Mekarpura,” tutur Profesor Hukum Tata Negara ini.

Bukan tanpa tindakan, justru Komnas HAM telah melakukan serangkaian kajian dan telaah atas aduan masyarakat Kotabaru.

Komnas HAM menindaklanjutinya melalui upaya mediasi.

Swary Utami Dewi dari Tim Advokasi Jurkani menyatakan bahwa aktor mafia nampaknya telah mulai ditempatkan di tempat-tempat strategis di beberapa lembaga penting, bahkan sampai ke tingkat pusat, untuk memuluskan kepentingan-kepentingan oligarch tersebut.

Mendengar penjelasan di atas, Hairiansyah menanggapi bahwa berbagai kasus yang diutarakan koalisi menunjukkan eskalasi pelanggaran HAM yang semakin meningkat.

“Karena itu, political will pemerintah akan sangat membantu optimalisasi penanganan dugaan pelanggaran HAM. Saat ini, Komnas HAM memprioritaskan penanganan kasus-kasus kekerasan oknum aparat dan konflik tanah, mengingat aduan yang masuk mengenai hal ini demikian banyaknya. Di sisi lain, Presiden juga wajib memberi atensi bagi tindakan aparat penegak hukum seperti kepolisian agar mencegah kekerasan terhadap warga dalam konflik-konflik horizontal”, kata Komisioner Komnas HAM tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok pembela HAM (human rights defenders) di zona rawan konflik.

Secara terpisah, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi yang juga menerima audiensi dari koalisi mengatakan akan segera mengambil tindakan atas dugaan mafia.

“Dalam beberapa waktu ke depan, Komite I DPD akan membentuk Panja dan melakukan peninjauan di lokasi rawan konflik. Dalam situasi tertentu, Pansus juga dapat menjadi opsi yang patut dipertimbangankan,” tegas Fachrul Razi.

Selama 3 hari di ibukota, aduan ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Kalsel kepada beberapa lembaga negara dan organisasi masyarakat, yaitu LPSK, PBNU, dan PP Muhammadiyah.