Jokowi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri pada Rabu, pekan lalu.
Ketua Umum PAN, Zulklifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Panglima TNI Hadi Tjajanto menjadi Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil.
Adapun selain dua menteri yang masuk Kabinet Jokowi, ada tiga wakil menteri.
Baca juga: Surya Paloh Turut Perhitungkan Lawan Sebelum Tentukan Satu Sosok yang Dipilih Jadi Capres
Jokowi Perintahkan Jajaran Antisipasi Krisis Pangan dan Energi
Diberitakan Tribunnews.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal serta mengantisipasi krisis pangan dan energi.
Arahan tersebut, disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022)
“Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu."
"Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” kata Jokowi.
Presiden pun meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat.
Termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi.
“Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah ternyata terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut.
“Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” ungkap Jokowi.
Presiden mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi, tidak hanya bergantung dari subsidi pemerintah.