Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dengan kata lain jangan hanya mengejar target pembangunan rampung pada 2024.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan pemerintah diminta untuk memperhatikan atau menaruh fokus pada beberapa aspek terkait.

Baca juga: Pembangunan IKN Baru Jangan Sampai Timbulkan Kesenjangan untuk Masyarakat Kalimantan

Hal itu diutarakan Teras Narang saat dirinya menjadi narasumber dalam agenda webinar dengan tema Problematika Pembangunan IKN dan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum.

"Yang perlu menjadi perhatian kami adalah jangan tergesa-gesa di dalam rangka membangun ibu kota Nusantara ini demi mengejar target tahun 2024 tetapi kami juga mencatat harus juga memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang terkait," kata Teras Narang, Rabu (6/7/2022).

Adapun faktor yang paling utama untuk difokuskan oleh pemerintah yakni terkait dengan kondisi sosiologis.

Hal itu salah satunya yakni dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mewujudkan cita-cita IKN baru yakni smart city dan smart equipment.

"IKN itu tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya smart people, apa guna kita punya equipment yang pintar-pintar yang hebat-hebat tapi sumber daya manusianya ternyata tidak mampu menggunakan nya ini dengan baik," ucap dia.

Lebih jauh, dalam kesempatan ini, Teras Narang juga menegaskan, jangan sampai dengan dibangunnya IKN malah menciptakan kesenjangan di antara masyarakat Kalimantan.

Jangan sampai dengan target membuat smart city dan smart equipment itu pemerintah apatis dengan masyarakat sekitar.

"Kemudian tentu juga yang menjadi perhatian kita adalah jangan sampai menimbulkan kesenjangan yaitu jangan semata-mata membangun konsep smart city dengan tanpa memperhatikan Kalimantan-Kalimantan yang lain," kata Narang .

Sebab kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, jika pemerintah hanya memfokuskan terget tersebut bukan tidak mungkin ada ketidaksetaraan di lingkup masyarakat Kalimantan.

"Jangan sampai satu daerah begitu makmur begitu sejahtera tetapi ada daerah lain justru ada keadaan yang terpuruk dan angka kemiskinan nya juga tinggi," ucap dia.