Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik politik uang, partisipasi pemilih terkait daftar pemilih tetap, sampai perkembangan media sosial berpotensi mengakselerasi polarisasi dalam Pemilu 2024.
Tentu saja hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan PR utama dari Bawaslu menghadapi Pemilu 2024 adalah meminimalisir praktik politik uang.
"Isu politik uang. Ini pasti terus ada. Bagaimana meminimalisir politik uang dalam pemilu ini menjadi PR kami terbesar," kata Rahmat saat sesi sharing kepemiluan bersama Tribun Network secara daring pada Jumat (8/7/2022).
Kedua, lanjut dia, adalah partisipasi pemilih khususnya tentang daftar pemilih tetap.
Bawaslu, kata dia, harus memastikan proses-proses yang dilakukan KPU dapat menjamin hak warga negara untuk memilih dan mampu memilih.
Baca juga: Pemilu 2024, Malaise Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia
Sehingga, kata dia, warga tersebut masuk dalam daftar pemilih sementara dan kemudian dilanjutkan ke daftar pemilih tetap.
"Semoga kita harapkan daftar pemilih tetap, tetap menjadi daftar pemilih tetap, bukan daftar permasalahan tetap yang setiap pemilu kita perbincangkan terus. Kan tidak selesai-selesai daftar permasalahan tetap," kata dia.
Ketiga, kata dia, adalah mengurangi isu politisasi SARA, hoax, serta berita bohong pada tahapan Pemilu 2024.
Bagja mengatakan hal tersebut menjadi persoalan karena telah membuat polarisasi bangsa pada Pemilu 2014 dan 2019 lalu meskipun terjadi juga pada Pemilu DKI Jakarta sebagai sebuah akselerasi permasalahan polarisasi di tahun 2019 lalu.
Baca juga: Gugatan Pemilu Serentak Ditolak MK, Anis Matta: Ini Sangat Merugikan!
Selain itu, kata dia, Bawaslu juga masih memilikk PR untuk meningkatkan kemampuan kapasitas terkait Informasi dan Teknologi (IT) di masing-masing daerah.
Perkembangan media sosial yang demikian cepat, kata dia, juga terhitung menjadi PR dari Bawaslu dalam Pemilu 2024 mengingat aktifitas jurnalisme warga dan buzzer yang juga berpotensi menjadi akselerator polarisasi dalam pemilu.
"Dulu masih ada anggapan bahwa media sosial sebagai sebuah akselerator dalam pemilu dan demokrasi. Sekarang, akselerator dalam polarisasi. Ini juga yang menjadi permasalahan ke depan menghadapi kemajuan dan juga culture kita ke depan dalam informasi dan teknologi," kata dia.
Evaluasi
Untuk menghadapi PR dan tantangan-tantangan di depan mata tersebut, kata Bagja, jajaran Bawaslu saat ini tengah melakukan evaluasi dalam banyak aspek.
Aspek tersebut, kata dia, di antaranya adalah kelembagaan mencakup postur dan kompetensi pengawas.
Ia pun membuka kemungkinan akan ada reorganisasi terhadap pola hubungan antar komisioner dan juga sekretariat untuk menata kembali kelembagaan Bawaslu.
Kedua, lanjut dia, Bawaslu tengah melakukan evaluasi terhadap regulasi-regulasi dalam proses pengawasan tahapan mencakup sejumlah aspek di antaranya pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum dan pemantau.
Baca juga: Gugatan Soal Pemilu Serentak Ditolak, Partai Gelora: MK Prematur Membuat Kesimpulan
Regulasi yang juga tengah dievaluasi oleh Bawaslu, kata dia, adalah terkait hukum dan penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, investigasi, Sentra Gakkumdu, pengawasan partisipatif, hingga kurikulum bimbingan teknis.
"Inilah hal-hal yang kami lakukan pada saat ini," kata Bagja.
Peran Media
CEO Tribun Network Dahlan Dahi berpandangan Tribun Network dan Bawaslu memiliki kesamaan tujuan terkait Pemilu 2024 mendatang yakni memastikan Pemilu 2024 terselenggara dengan jujur dan adil agar proses suksesi kepemimpinan berlangsung aman dan lancar.
Tujuan tersebut, kata Dahlan, juga merupakan tujuan dari demokrasi.
"Karena tujuan kita sama, percaya bahwa hanya dengan Pemilu yang terselanggara dengan jujur dan adil akan tercipta Indonesia yang lebih kokoh," kata Dahlan.
Dahlan mengatakan, sebagai media yang netral, independen, dan tidak terikat partai politik, Tribun Network juga ingin berperan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, aman, dan lancar.
Ia menjelaskan kepada pimpinan Bawaslu bahwa saat ini Tribun Network mengelola surat kabar di 21 Provinsi di Indonesia.
Tribun Network, kata Dahlan, juga memiliki kantor di 34 Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia yang dilengkapi dengan studio.
Baca juga: KPU: Per 5 Juli, Sudah 34 Parpol Nasional Punya Akses ke Sipol Pemilu 2024
Selain itu, kata dia, aset terbesar Tribun Network ada pada media digital di mana video viewsnya mencapai 800 juta setiap bulan dengan jangkauan media sosial yang cukup luas.
"Jadi ini penting sekali, dan Bawaslu berperan besar di situ, KPU berperan besar di situ, dan kami media ingin juga berperan karena kami adalah media yang netral, independen, tidak terikat pada partai politik," kata Dahlan.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula News Director Tribun Netwrok Febby Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Netwok H Ciptyantoro, Komisaris Aktif Tribun Network Sentrijanto, para Pemimpin Redaksi, GM Business, dan manajer Tribun Newtwork se-Indonesia.
Hadir pula Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono, Anggota Bawaslu RI Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Puadi, dan Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Lolly Suhenty yang diwakilkan.