TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menanggapi santai kritik politisi Golkar M Sarmuji terkait aksi Zulkifli Hasan (Zulhas) membagikan minyak goreng gratis sambil meminta masyarakat memilih anaknya menjadi anggota DPR di Pemilu 2024.

Guspardi justru mengingatkan Sarmuji untuk tidak mengumbar pernyataan menyudutkan dengan menyebut Zulhas belum sadar bahwa jabatannya sekarang bukan hanya sebagai ketua umum PAN tetapi juga menteri perdagangan.

"Sudah jelas kalau disimak secara seksama bahwa acara itu acara internal partai, bukan acara Kementerian Perdagangan. Pakaian Pak Zulhas sendiri kan pakaian PAN, warna biru. Hanya saja diviralkan terkesan seolah-olah memanfaatkan jabatan. Sama sekali bukan seperti itu," ujar Guspardi Gaus, Rabu (13/7/2022).

Sebagai sesama anggota DPR dan rekan partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Guspardi mengingatkan Sarmuji bahwa kehadiran Zulhas di acara PANsar Murah di Lampung bukan sebagai menteri perdagangan.

Baca juga: Ini Sosok Putri Zulkifli Hasan yang Dikampanyekan sang Ayah saat Bagikan Minyak Goreng di Lampung

Dia mengatakan tidak ada yang salah dari tindakan Zulhas membagikan minyak goreng gratis sambil mengajak masyarakat memilih anaknya, Futri Zulya, pada Pemilu 2024 di acara yang berlangsung pada Sabtu 9 Juli 2022 itu.

"Kita harus saling memahami, saling mengerti mana ranahnya pemerintah mana ranahnya partai. Dan ketika itu adalah kegiatan partai jangan diseret-seret seolah-olah memanfaatkan jabatan, jangan dibentur-benturkan, beda itu," katanya.

Guspardi mengatakan MinyaKita yang dibagikan gratis di acara PANsar Murah bukan didapat dari penyalahgunaan kewenangan.

Baca juga: Eko Patrio Bela Zulhas: PANsar Murah Telah Diagendakan Jauh Sebelum Zulkifli Hasan Jadi Menteri

Dia menjelaskan minyak goreng kemasan 1 liter itu diberikan ke warga didapat dari membeli dari Kementerian Perdagangan.

"Kecuali memang sebagai menteri perdagangan Zulhas memanfaatkan jabatan lalu dia minta kepada pabrik minyak goreng supaya dikasih sama dia, lalu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ini kan lain, tidak seperti itu," imbuhnya.

Guspardi menceritakan awalnya minyak goreng kemasan 1 liter itu akan diberikan ke warga dengan membayar Rp 10 ribu atau lebih murah Rp 4 ribu dari harga yang ditetapkan Kemendag.

Namun kata Guspardi, minyak akhirnya diberikan secara cuma-cuma karena pertimbangan lebih peduli dan bentuk apresiasi perkenalan Futri sebagai caleg ke warga.

"Supaya uang 10 ribu itu bisa dimanfaatkan untuk beli kebutuhan lainnya, jadi semuanya itu diambil alih, ditanggung full sepenuhnya oleh anaknya Pak Zulhas. Yang terpenting adalah bantuan minyak goreng yang dibagikan gratis ke masyarakat itu didapat dari membeli," ujarnya.

Terakhir Guspardi mengingatkan Sarmuji bahwa kegiatan sosialisasi dan ajakan untuk memilih caleg dari PAN adalah hal yang wajar dilakukan Zulhas sebagai ketua umum PAN.

Hal yang sama dia yakini dilakukan juga oleh Ketua Umum GolkarAirlangga Hartarto dan ketua umum partai lainnya.

Baca juga: Respons Pengamat Tentang Teguran Jokowi ke Zulkifli Hasan Agar Fokus Kerja

"Partai Golkar dan partai manapun juga melakukan itu. Jadi artinya kita saling memahami jangan membenturkan antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lain," katanya.

M Sarmuji adalah politisi Golkar yang juga menjabat wakil ketua Komisi VI DPR.

Menyoroti aksi bagi-bagi minyak goreng gratis sambil meminta agar anaknya dipilih dalam pemilu, Sarmuji mengingatkan Zulhas untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.

Sarmuji menyebutkan seharusnya Zulhas berhati-hati dengan jabatan barunya sebagai Mendag. Terlebih, persoalan minyak goreng masih menjadi isu sensitif.

"Menteri sebaiknya berhati-hati karena menteri adalah jabatan publik yang ibarat buku terbuka untuk dibaca semua orang. Apalagi menyangkut isu yang sensitif seperti minyak goreng," kata Sarmuji.

Meski demikian, Ketua DPD Golkar Jawa Timur itu mengira Zulhas belum sadar akan jabatannya saat ini yang bukan hanya ketua umum PAN tapi juga sebagai Mendag.

"Tapi karena Pak Zulhas menjabat menterinya baru sebulan, mungkin belum terlalu sadar bahwa jabatannya sekarang bertambah bukan hanya sebagai ketum partai dan ayah, tetapi sebagai menteri yang terikat oleh aturan jabatan publik," ujar Sarmuji.