Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) menjamin bantuan pemerintah diterima warga negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka.
Bantuan logistik maupun finansial telah diberikan untuk para WNI sejak bulan Juni hingga saat ini.
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan secara bertahap pada bulan Juni 2022 kepada WNI yang paling rentan dan paling terdampak terhadap krisis di Sri Lanka.
Baca juga: Jejak Pelarian Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, dari Maladewa hingga Singapura
"Sudah ada 13 orang yang sudah mendapatkan bantuan logistik dari KBRI dan juga tiga orang bantuan finansial yang berada di luar kota Kolombo," kata Judha Nugraha saat press briefing mingguan Kemlu RI, Kamis (15/7/2022).
Dari database KBRI, tercatat terdapat 340 WNI yang tinggal menetap di Sri Lanka, dengan sebaran mayoritas PMI ada di Kota Kolombo.
Mayoritas WNI di Sri Lanka adalah pekerja migran yang bekerja di sektor pariwisata dan konstruksi.
Dalam monitoring KBRI perusahaan masih bertanggung jawab dan tetap memberikan jaminan pangan, akomodasi dan juga logistik.
"Bantuan logistik yang sudah kita berikan itu sejak sejak bulan Juni hingga saat ini ada 13 yang ada di Kota Colombo dan kemudian 3 yang ada di luar Colombo, dan itu diberikan berdasarkan pemantauan KBRI Colombo kepada WNI yang betul-betul terdampak dan tidak bisa mengakses logistik dan juga transportasi," ujar Judha.
"Mayoritas pekerja migran kita dari 340 itu adalah pekerja migran kita yang bekerja di sektor pariwisata dan konstruksi dan mereka bekerja di perusahaan," lanjutnya.
Judha mengatakan, sebagai langkah kontijensi, pemerintah tetap mempersiapkan berbagai macam rencana jika terjadi eskalasi.
Baca juga: Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa Janji Mundur pada 13 Juli, tapi Malah Coba Kabur ke Singapura
Sebagaimana diketahui, Kota Kolombo terjadi demo besar-besaran akibat krisis ekonomi parah di negara itu.
Ribuan pendemo bahkan berhasil merangsek menduduki istana Presiden hingga kediaman perdana menteri.
Namun, Judha memastikan tidak ada WNI yang terdampak atau menjadi korban kekerasan dengan adanya peristiwa tersebut.