Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah perjalanan kasus dugaan penyelewengan dana lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Pendiri ACT, Ahyudin, dan Presiden ACT, Ibnu Khajar, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Helfi Assegaf, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Senin (25/7/2022).
"Pada pukul 15.50 WIB, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, dilansir Tribunnews.com.
Selain itu, penyidik menetapkan dua tersangka lainnya berinisial HH dan NIA selaku anggota pembina ACT.
Lantas, bagaimana perjalanan kasus tersebut?
Dirangkum Tribunnews.com, berikut perjalanan kasus dugaan penyelewengan dana ACT:
ACT Dituduh Selewengkan Dana hingga Minta Maaf
Awalnya, muncul dugaan penilapan uang donasi oleh petinggi ACT melalui laporan jurnalistik Tempo berjudul "Kantong Bocor Dana Umat".
Tagar #JanganpercayaACT menjadi trending topic di Twitter pada Senin (4/7/2022) lalu.
Bahkan, gaji CEO ACT dikabarkan mencapai Rp 250 Juta per bulan.
Baca juga: Ahyudin Hingga Ibnu Khajar Bakal Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus ACT pada Jumat Pekan Ini
ACT lalu menyampaikan permohonan maaf setelah diduga melakukan penyelewengan dana.
“Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini, kami ucapkan terima kasih ke majalah Tempo."
"Di atas semua pemberitaan itu jadi manfaat bagi kita semua,” ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Ibnu menjelaskan, ACT telah melakukan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022, utamanya dalam menghadapi dinamika lembaga serta situasi sosial ekonomi pascapandemi.
Saat ini, ACT terdiri dari 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina, dan Jepang.
ACT pun melakukan banyak perombakan kebijakan internal.
"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga."
"Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” jelasnya.
Baca juga: Bareskrim Polri: ACT Selewengkan Rp 34 Miliar Dana Boeing, Rp 10 Miliar untuk Koperasi Syariah 212
Temuan dari PPATK
Dikutip dari Kompas.com, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya pengelolaan dana donasi Yayasan ACT yang dihimpun dahulu demi meraup keuntungan.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menduga donasi tersebut dihimpun untuk dikelola secara bisnis ke bisnis sebelum akhirnya disalurkan.
“Sehingga, tidak murni menghimpun dana kemudian (lalu) disalurkan kepada tujuan."
"Tetapi, sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” ujarnya di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Baca juga: Ini Rincian Dugaan Penyelewengan Dana ACT Rp 34,5 Miliar dan Peran Masing-masing 4 Tersangka
PPATK juga menemukan adanya transaksi keuangan yang melibatkan entitas perusahaan dengan Yayasan ACT senilai Rp 30 miliar.
Saat ditelusuri, pemilik entitas perusahaan tersebut ternyata masih salah satu pendiri Yayasan ACT itu sendiri.
Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang oleh ACT
Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada Yayasan ACT tahun 2022.
Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, Selasa (5/7/2022).
“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (6/7/2022), dilansir Tribunnews.com.
Baca juga: Polisi: Petinggi ACT yang Jadi Tersangka Bergaji Rp 50 Juta Hingga Rp 450 Juta Per Bulan
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi "Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan".
Sedangkan, dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.
"Pemerintah responsif terhadap hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali," jelas Muhadjir.
Pendiri ACT Diperiksa Polisi
Pada Senin (11/7/2022), pendiri ACT Ahyudin memenuhi pemeriksaan terkait dugaan kasus penyelewengan dana kompensasi keluarga korban kecelakaan Lion Air JT-610.
Kuasa Hukum Ahyudin, Teuku Pupun Zulkifli, menyampaikan pemeriksaan kliennya ini masih seputar mengenai legalitas ACT.
Menurutnya, pemeriksaan belum masuk ke arah penggunaan dana di lembaga filantropi tersebut.
"Sementara ini kita belum, belum masuk ke arah sana, tapi nanti kita akan lebih tuntas ya. Tapi Insya Allah abis ini akan ketemu kita," ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7/2022), diberitakan Tribunnews.com.
Sebelumnya, ACT diduga menyelewengkan dana sosial keluarga korban Lion Air JT-610.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, mengungkapkan ACT mengelola dana sosial dari pihak Boeing untuk disalurkan kepada ahli waris para korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT610 pada 29 Oktober 2018 lalu.
"Dimana total dana sosial atau CSR sebesar Rp 138.000.000.000," jelas Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (9/7/2022).
Baca juga: ACT Punya 10 Perusahaan Cangkang yang Diduga Turut Menerima Aliran Donasi Umat
Tersangka Belum Ditahan
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, keempat tersangka masih belum diproses penahanannya.
Saat ini, penyidik masih melakukan diskusi internal terkait rencana tersebut.
Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut, tersangka diduga memakai sebagian dana CSR untuk kepentingan pribadi.
"Pengurus Yayasan ACT dalam hal ini Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus dan pembina serta saudara Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana social/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," katanya.
Adapun kepentingan pribadi yang dimaksud yakni memakai dana sosial untuk kepentingan pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina hingga staff di yayasan ACT.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Igman Ibrahim/Naufal Lanten/Fahdi Fahlevi) (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)