Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa saat ini tim masih melakukan investigasi di lapangan terkait temuan sembako bantuan presiden yang dikubur di dalam tanah di Depok, Jawa Barat.

“(Hasil penyelidikan) belum. Mereka masih ada di lapangan, dan sudah ada dari Polri, sekarang Irjen Kemensos, dan deputi 1 Kemenko PMK sudah turun kelapangan,” kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (1/8/2022).

Terkait kemungkinan beras tersebut merupakan beras Banpres yang rusak kata Muhadjir berpegang dari pernyataan pihak jasa pengiriman (Transporter) JNE.

“Kalau itu bener (pernyataan JNE) tidak dibuat-buat berarti beras rusak dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena presiden berpesan jangan berikan beras ke masyarakat yang kita sendiri engga mau makan,” katanya.

Baca juga: 5 FAKTA Sembako Bantuan Presiden Dikubur di Depok: Penjelasan JNE hingga Pihak Istana Buka Suara

Terungkapnya satu kontainer sembako bantuan presiden dipendam dalam tanah di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat berawal dari informasi yang didapat pemilik lahan.

Dilansir dari Tribunjakarta.com, Rudi Samin, selaku pemilik lahan mengaku bila dirinya awalnya mendapat laporan dari seorang karyawan jasa pengiriman yang ada di sekitar lokasi kejadian soal penimbunan sembako bantuan presiden.

Karyawan jasa pengiriman barang itu memberitahu Rudi bahwa ada penimbunan sembako di Lapangan KSU.

"Saya dapat informasi dari orang dalam JNE ada pemendaman sembako," kata Rudi Samin dilansir dari TribunJakarta.com, Minggu (31/7/2022).

Baca juga: Pengakuan Nanang, Pria yang Gali Lubang Penimbunan Satu Kontainer Sembako Bantuan Presiden di Depok

Berbekal informasi tersebut, lantas ia melakukan pencarian mulai Rabu (27/7/2022).

Pada hari pertama pencarian, ia tidak menemukan sembako yang dimaksud karyawan jasa pengiriman tersebut.

Baru pada hari ketiga, ia akhirnya menemukan barang yang dimaksud.

"Saya cari sehari tidak dapat, dua hari, tiga hari akhirnya saya dapat dengan menggunakan beko (excavator) pada Jumat kemarin," katanya.

Baca juga: Temuan Sembako Bantuan Presiden Dikubur di Kota Depok, Cerita Pemilik Lahan hingga Tanggapan JNE

Rudi mengatakan, tumpukan sembako yang dipendam di dalam tanah ini bertuliskan bantuan presiden.

"Ada tulisannya, bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos. Dari Polres dan juga sudah datang kemarin," katanya.

Diketahui pemerintah memang menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sembako yang ditemukan di lahan kosong di Depok tersebut dalam kondisi terbungkus karung.

Rudi Samin mengatakan paket sembako ditemukan setelah pihaknya melakukan penggalian tanah sedalam tiga meter.

Awalnya pada saat penggalian ditemukan karung beras seberat 20 kilogram, dan sejumlah barang kebutuhan pokok lainnya.

Kemudian setelah digali lebih dalam akhirnya ditemukan lebih banyak lagi.

“Diduga paket sembako yang dipendam di tanah saya sebanyak satu kontainer,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah berupaya agar beras yang dibagikan kepada masyarakat merupakan beras yang layak.

Bahkan ada bantuan beras yang diketahui rusak dan terlanjur dikirimkan, maka oleh pemerintah ditarik lagi.

“Beras rusak ya gak layak dimakan, misalnya warnanya sudah berubah, lembab, jamuran, kemudian packnya rusak, jebol, itu sudah, terkotori plus rusak semua,” katanya.

Terpisah, Head of Media Relation Departement JNE, Kurnia Nugraha, menegaksan bahwa pihaknya tidak melakukan penimbunan sembako.

"Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan," kata Kurnia Nugraha dalam keterangan persnya, Minggu (31/7/2022).

"Kami sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak," jelasnya.

Kurnia berujar, pihaknya berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur hukum yang berlaku.

"JNE selalu berkomitmen untuk mengikuti segala prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku apabila diperlukan," ujarnya.