Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengundang pihak Kementerian Keuangan bersama KPU dan Bawaslu pada Kamis (4/8/2022) untuk memastikan anggaran Pemilu aman.

Mahfud MD menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan seluruh biaya yang diperlukan untuk mensukseskan agenda Pemilu 2024.

"Berapapun biayanya, asal rasional. Tingkat rasionalitas biaya itu dibicarakan bersama, antara KPU, Pemerintah, DPR dan lain-lain. Itu yang akan dibiayai oleh pemerintah, yang disepakati," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Kamis (5/8/2022).

Mahfud menegaskan, proses Pemilu tidak akan terganggu, atau terhenti hanya karena biayanya tidak lancar.

Baca juga: Kemenkeu Pastikan Anggaran Pemilu 2024 Tersedia Tapi Pencairannya Dilakukan Bertahap

Mahfud juga memastikan semua biaya akan disediakan.

"Tadi saya hadirkan Kementerian Keuangan yakni Dirjen Anggaran, sudah menjamin sejauh prosedurnya sudah dipenuhi, ada pembaharuan atau revisi DIPA, dan sebagainya, pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," kata Mahfud.

Tetapi, lanjut Mahfud, terkait hal yang sifanya tidak pokok misalnya pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah PPS masih akan didiskusikan lebih lanjut.

"Ketua KPU tadi mengatakan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian, dengan kesepakatan itu, sehingga nanti akan bisa secepatnya diproses. Hingga saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang. Itu belum ada. Semuanya berjalan," kata Mahfud.

"Karena anggaran rutinnya kan ada. Ini anggaran Pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu dipersiapkan dari sekarang," sambung Mahfud.