Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu merespons pernyataan bernada ancaman yang disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Dalam tayangan Youtube Total Politik, Budi Arie menanggapi pendapat Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti yang menyebut politisi Indonesia akan ikut yang berkuasa jika tidak bisa berkuasa.

Budi Arie merespons bahwa di Pemilu 2024, dirinya punya pandangan bahwa parpol akan berhati-hati dan menyiapkan strategi.

Karena jika meleset akan masuk penjara.

Menurut Adian, pernyataan itu akan berdampak panjang termasuk berpotensi menguatnya polarisasi bahkan bisa merusak kualitas proses demokrasi.

"Karena demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika proses politik elektoral berjalan dalam kegembiraan bukan dalam ancaman dalam segala macam bentuknya," kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).

Baca juga: Dikritik Adian Napitupulu, Begini Jawaban Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi

Adian pun mengkaitkan kalah menang Pemilu dengan Penjara disisi lain bisa diartikan bahwa Projo menuding Presiden Jokowi selama dua periode gagal memisahkan penegakan hukum dan pilihan politik.

Dengan kata lain, penegakan hukum ditentukan oleh siapa yang menang dalam Pemilu.

"Kalimat ketum Projo itu kenapa bisa serupa dengan mind set orde baru yang menggunakan ancaman hukum dalam hal ini penjara pada partai politik dan siapapun yang berbeda pilihan politik dengan Orde Baru. Tentu sangat di sayangkan di era Reformasi saat ini pernyataan serupa masih saja bisa diucapkan," ucap Adian.

Politisi PDIP ini mengayakan, bahwa penjara merupakan sanksi hukum dari perbuatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan kaidah hukum atau melawan hukum bukan sanksi dari perbedaan politik bukan sanksi dari perbedaan pilihan dalam pemilu.

Dalam pilkada bahkan pilkades sekalipun, jika hanya ada satu calon maka untuk memastikan hak demokrasi berjalan selalu ada ruang bagi yang tidak bersetuju pada calon itu.

Sehingga panitia penyelenggara pemilihan memungkinkan membuat satu kotak kosong agar Rakyat tetap boleh punya pilihan.

"Jadi sebenarnya pernyataan Ketum Projo itu mengancam Partai, mengancam pelaku politik atau justeru mengancam Demokrasi dengan mengancam perbedaan pilihan atau jangan jangan malah mengancam konstitusi yang jelas jelas melindungi Perbedaan," terang Adian.

"Untuk itu perlu rasanya Ketum Projo meralat dan meluruskan apa maksud dari pernyataannya," tegasnya.

Respon Budi Arie Setiadi 

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menegaskan pernyataannya mengenai 'karena kalau kalah meleset masuk penjara' bukanlah ancaman.

Pernyataan tersebut, kata Budi Arie, adalah upaya melihat realitas betapa politik hari ini jatuh pada model polarisasi oposisi biner, terlebih berbasiskan isu-isu SARA.

"Justru fenomena itu yang coba saya angkatagar di Pemilu 2024 nanti model polarisasi tersebut tidak terjadi lagi," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Sabtu (13/8/2022).

Budi Arie mengatakan dia berusaha mengingatkan kembali bagaimana demokrasi merupakan buah reformasi yang di dalamnya terukir cita-cita menyingkirkan KKN dari kehidupan bernegara Republik Indonesia.

"Dalam pernyataan tersebut, saya sama sekali tidak berupaya menihilkan penegakan hukum, dan saya sama sekali tidak meragukan penegakan hukum, terutama selama pemerintahan Jokowi 2014-sekarang," kata Budi Arie.

Budi Arie mengatakan Pemerintahan Jokowi justru berpegang teguh pada penegakan hukum yang adil dan imparsial, yang bisa dibuktikan di banyak kasus.

"Penekanan saya justru pada strategi partai politik yang mesti harus jauh lebih hati-hati. Terjadinya kasus penangkapan menteri, petinggi partai politik, kepala daerah, lagislator daerah, terutama dalam kasus korupsi di era demokrasi saat ini, merupakan pekerjaan rumah besar bagi partai politik untuk menyusun strategi dalam menentukan calon yang akan diusung," ungkap Budi Arie.

Strategi yang harus selalu dijadikan landasan oleh partai politik, lanjut Budi, yakni agar agenda pemberantasan korupsi adalah isu yang harus diwujudkan.

Budi menegaskan dia sama dengan Adian Napitupulu percaya bahwa demokrasi adalah sistem paling baik pada masa sekarang.

Walau permasalahannya banyak, Budi Arie mengatakan demokrasi masih merupakan sistem paling baik saat ini, yang memberi ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam politik, menjamin perlindungan hak asasi, menghormati perbedaan, serta penghormatan setingginya pada penegakan hukum.

Kesemua, lanjut dia, dijamin di dalam konstitusi UUD 1945.

"Jadi, tidak ada sama sekali maksud dari ucapan saya yang bernada ancaman, hanya bentuk kritik-reflektif semata. Justru apa yang saya ungkapkan merupakan bentuk komitmen saya pada demokrasi yang lebih sehat dan bersih dari KKN, yang saya yakin, juga merupakan komitmen saudara Adian Napitupulu," pungkasnya.