News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gagasan Soal Indonesia Sentris Dinilai Hadirkan Keadilan Sosial untuk Rakyat Indonesia

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada pembukaan masa persidangan I DPR tahun 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2022). Pemerintah menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 2,85 persen pada 2023. Terdapat kewajiban defisit di bawah 3 persen pada tahun depan sesuai arah konsolidasi fiskal. Hal tersebut tercantum dalam Buku Nota Keuangan beserta Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Buku tersebut memuat berbagai asumsi makro dari pelaksanaan anggaran pada tahun depan, yang penyusunannya berlangsung pada tahun ini. Pemerintah mengasumsikan pendapatan negara pada level Rp 2.443,6 triliun dan belanja Rp 3.041,7 triliun. Artinya, rencana defisit anggaran pada 2023 adalah Rp 598,2 triliun atau setara dengan 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat dengan konsep Indonesia sentris, yaitu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya terfokus di Jawa, melainkan merata di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, upaya pemerintah tersebut sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan saat ini sudah berjalan.

Tujuannya, untuk keseimbangan pembangunan di Indonesia.

"Memang perlu adanya keseimbangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa karena selama ini kan terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, untuk bagian tengah dan timur masih kurang," kata Trubus, saat dihubungi, Selasa (16/8/2022).

Menurut Trubus, ke depan arah pembangunan perlu lebih difokuskan ke wilayah Indonesia timur, dalam rangka terwujudnya suatu kesejahteraan menurut konstitusi.

"Jadi saya melihat justru upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya sudah berjalan,” ujarnya.

Trubus menilai, baru kali ini gagasan Indonesia sentris itu dijalankan, meskipun biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau sampai ke pelosok negeri tidak murah, namun hal itu tetap akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Diprediksi Bakal Usung Capres yang Mengedepankan Gagasan

“Selama ini memang Presiden Jokowi menginginkan ada fokus yang lebih baik, tapi persoalannya adalah ketika orientasi pembangunan di (Indonesia) timur ini kan biayanya lebih besar karena kemudian persoalan-persoalan di segi penduduknya yang jarang juga," katanya.

Selain itu, Trubus juga menekankan tidak hanya pembangunan dari segi fisik saja, tetapi harus diperhatikan juga mengenai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Meski pembangunan terus digalakkan, Trubus meminta agar alam di wilayah Indonesia timur yang relatif masih hijau untuk tetap dijaga kelestariannya.

"Mau tidak mau SDM-nya kan perlu direformasi perlu di-upgrade itu masalahnya, jadi memang pembangunan Indonesia timur ini diperlukan tapi perlu diingat bahwa ketika pembangunan di Indonesia timur itu banyak lingkungan yang rusak dampak buruknya itu lingkungan itu rusak," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Burhanuddin mengamini masifnya pembangunan infrastruktur di era Jokowi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini