TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan kabinet alias reshuffle sangat memungkinkan terjadi dalam waktu dekat.
Pasalnya, masih ada pos menteri yang kosong, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) yang ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo.
Faldo Maldini, Staf Khusus Sekretaris Negara, saat dikonfirmasi mengakui jika reshuffle masih memungkinkan dilakukan oleh presiden.
"Semuanya sangat memungkinkan. Apalagi masih ada pos menteri yang kosong hingga hari ini. Ya pasti akan diisi. Pasti ada reshuffle," kata Faldo saat dimintai konfirmasi Tribunnews, Jumat (19/8/2022).
Presiden Jokowi, kata Faldo, sudah memiliki hitungan mengenai formasi kabinetnya dalam menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, seperti sejumlah krisis akibat ketidakpastian global.
“Presiden tentu sudah punya hitungan. Menghadapi berbagai ketidakpastian global, krisis pangan dan energi menjadi perhatian."
Baca juga: Stafsus Mensesneg Sebut Reshuffle Kabinet Sangat Memungkinkan Dilakukan Presiden Jokowi
"Butuh solusi untuk itu, maka perombakan pun dapat dilakukan bila dibutuhkan,” tuturnya.
Faldo mengatakan, pemerintah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia.
Sebagaimana pidato Presiden pada 16 Agustus lalu, sejumlah capaian diraih di tengah kondisi sulit yang tentunya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Tentu butuh tim yang mampu mempertahankan, bahkan membawa lompatan lebih tinggi,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku belum mengetahui informasi rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan Jokowi.
Namun, untuk pengisian kursi Menteri PANRB yang kosong, kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah mengungkapkan jika Presiden Joko Widodo akan melantik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan RB) bersamaan dengan peletakan batu pertama Istana Negara di Ibu Kota Negara, Nusantara, Kalimantan Timur.
“Ada dua insya Allah. Insya Allah ground breaking Istana Negara dengan pelantikan menteri nanti, tapi tidak tahu, itu kami serahkan ke Presiden (Joko Widodo),” kata Heru Budi Hartono dikutip pada Rabu (17/8/2022).