TRIBUNNEWS.COM - Simak tanggapan Presiden Jokowi terkait rencana pemerintah dalam mwnaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite.

Seperti diketahui Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Presiden menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite.

“Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” kata Jokowi.

Baca juga: Soal Isu Kenaikan Pertalite Jadi Rp 10.000 Per Liter, Ahok: Bisa Tanya ke Dirut Pertamina

Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi setelah melakukan tinjauan progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada Selasa (23/8/2022).

Dikutip dari laman setkab.go.id, Jokowi beranggapan bahwa aturan kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar bagi hajat hidup orang banyak.

Sehingga Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk lebih berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul akibat kenaikan harga Pertalite.

Baca juga: Isu Harga Pertalite Naik, Jokowi: Hitung Betul Sebelum Diputuskan

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” ungkap Presiden.

Presiden juga mengingatkan kepada jajarannya terkait kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

Dalam pernyataan resmi sebelumnya, Menko Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," kata Luhut.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Pemerintah sedang menyusun formulasi kenaikan harga BBM bersubsidi termasuk pembatasan volumenya. 

Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume.

Baca juga: Harga Pertalite dan Solar Naik, Ekonom Prediksi Inflasi Akan Melonjak di Atas 7 Persen 

Menurutnya Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data akurat sebelum pembatasan dilakukan.

Namun demikian, Menko Luhut melanjutkan, pemerintah akan memperhitungkan rencana ini dengan sangat berhati-hati.

Perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.

Hal tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma, Choirul Arifin)