Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Saifullah Tamliha merespons soal desakkan mundur Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum.

Menurut dia, permintaan tiga Ketua Majelis DPP PPP Suharso mundur itu tidak realistis.

“Permintaan tiga Ketua Mejelis DPP PPP yang meminta Suharso Monoarfa untuk lengser dari Kursi Ketum PPP tidak realistis,” kata Syaifullah Tamliha lewat keterangannya, Kamis (25/8/2022).

“Karena organisasi partai saat ini sudah berjalan dengan baik. Apalagi proses Pemilu sudah berjalan,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Imbas Ucapan ‘Amlop’ di Acara KPK, Suharso Monoarfa Diminta Mundur dari Kursi Ketua Umum PPP

Tanliha menjelaskan saat ini telah menuntaskan 99,9 persen SK (Surat Keputusan) DPW dan DPC, sehingga organisasi PPP sudah on the track yang  siap menghadapi pemilu.

Selain dianggap sudah berjalan dengan baik, pergantian ketua umum dirasa tidak perlu.

Hal itu lantaran tak lama lagi Pemilu akan dilaksanakan yang memerlukan konsentrasi penuh semua elemen partai.

Meski diakuinya, Suharso masih diterpa sejumlah permasalahan internal. Namun menurut dia, permasalahan itu tidak menggang urusan partai hingga syariat Islam.

“Memang ada beberapa hal yang dialami Suharso seperti proses perceraian dengan istri yang masih belum selesai di Pengadilan. Selama ini masalah pribadi Pak Suharso tidak mengganggu urusan partai,” katanya.

“Beliau siang sampai malam memonitor proses verifikasi parpol dan PPP sudah diputuskan oleh KPU lulus verifikasi,” sambung Tamliha.

Ketua DPP bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) ini berharap para ketua Ketua Majelis, baik itu Majelis Kehormatan, Majelis Syariah dan Majelis Pertimbangan memahami Tupoksi masing-masing.

“Masalah dalam partai bisa dikelola dengan baik, apalagi PPP sudah berpengalaman konflik internal beberapa kali pemilu,” ujar Tamliha.

“Kami tak ingin suara PPP mengalami penurunan akibat konflik pada 2014. Ketua Majelis dan Pengurus Harian harus bisa mengendalikan diri agar citra partai tidak terus menurun,” lanjutnya.

Sebelumnya, tiga pipmpinan Majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur.

Permintaan tersebut tertuang dalam sebuah surat tertanggal 22 Agustus 2022.

Adapun Ketiga Majelis DPP PPP itu yakni KH. Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH. Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Surat tersebut pun telah sampai ke tangan pimpinan PP, yakni Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.

“Ya saya sudah terima,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (23/8/2022).

Dalam surat itu, terdapat empat poin utama yang menjadi pertimbangan tiga pimpinan DPP PPP meminta Suharso mundur.

Satu diantaranya terkait pidato 'amplop kiai' yang disampaikan Suharso dalam acara KPK.

Suharso sendiri sudah meminta maaf atas pidatonya.

Secara rinci, empat permintaan DPP PPP ialah sebagai berikut.

1. Telah berkembang suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di partai, terutama di kalangan para kiai dan santri baik yang menjabat di struktur partai maupun pendukung PPP akibat dari pidato Saudara Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tanggal 15 Agustus 2022.

Rekaman pidato Saudara telah menjadi viral di berbagai media sosial dan menciptakan suasana yang kontraproduktif bagi perjuangan partai menyongsong pemilihan umum mendatang.

Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren.

Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait dengan hal di atas, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sebelum timbulnya kegaduhan akibat pidato di KPK RI tersebut di atas, kami para pimpinan Majelis juga mengikuti dengan saksama berbagai demonstrasi yang masih berlanjut sampai saat ini dikarenakan sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP serta isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK RI.

Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI.

Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam.

3. Terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Saudara Suharso Monoarfa di berbagai media dan media sosial yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.

4. Mengingat bahwa pada situasi sebelumnya elektabilitas PPP tidak juga beranjak naik semenjak dipimpin oleh Saudara Suharso Monoarfa, maka ketiga poin di atas akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi peningkatan elektabilitas PPP.