TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengkritik pemerintah yang memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono menilai kenaikan harga BBM akan memukul 70 persen rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin.

Selain itu, 64 juta pelaku UMKM juga akan terguncang, karena mereka masih sangat bergantung pada BBM bersubsidi.

Jabo bicara bahwa naiknya harga BBM di tengah situasi ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19

Upaya mengkompensasi dampak kenaikan harga BBM dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilainya belum tentu efektif.

Selain nominalnya yang terlalu kecil, yakni, Rp 600 ribu untuk 4 bulan, cakupannya juga hanya 20,65 juta orang dari 70 persen kelompok miskin dan rentan di Indonesia.

“Jika belum mampu membahagiakan rakyat, jangan persulit kehidupan mereka,” kata Agus Jabo dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).

Jabo menjelaskan, kondisi APBN sepanjang Januari-Agustus 2022 sebenarnya mengalami surplus.

"Kondisi itu harusnya membuat pemerintah bisa mengamankan subsidi BBM, sehingga tidak perlu ada keputusan menaikkan harga BBM sekarang ini," kata dia.

Baca juga: Harga BBM Naik, KAI Berencana Menaikkan Tarif Kereta Api Kelas Eksekutif

Apalagi, dalam pidato Presiden Jokowi menjelang peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI lalu juga menegaskan bahwa postur APBN cukup aman, bahkan surplus, sehingga bisa menjaga harga BBM tetap bisa dijangkau oleh rakyat.

Menurutnya, untuk menjaga ruang fiskal tetap aman, selain memaksimalkan pendapatan negara dari pajak, termasuk memaksimalkan potensi pajak kekayaan, pemerintah perlu mendorong efisiensi besar-besaran untuk belanja birokrasi.

Pemerintah juga bisa menghapus anggaran yang memanjakan pejabat negara seperti uang pensiun DPR, renovasi kantor dan lain-lain, serta menunda proyek-proyek yang tidak begitu mendesak seperti infrastruktur, pembangunan Ibu kota baru, dan proyek lainnya.

“Presiden bisa menunda pembangunan Ibu kota baru hingga kondisi ekonomi Indonesia benar-benar pulih, sehingga bisa mengamankan anggaran sebesar Rp 466 triliun,” ujar dia.

Dia juga menegaskan bahwa krisis energi yang terjadi hari ini dan masa depan harusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang tata kelola energi nasional dari hulu ke hilir, agar tata kelola energi nasional lebih berdaulat dan bisa memakmurkan rakyat sesuai mandat pasal 33 UUD 1945.

“Jangan lagi seperti kejadian hari ini: minyak mentah dari sumur-sumur minyak di Indonesia diekspor dan diolah di Kilang-Kilang minyak Singapura kemudian kita impor lagi,” tukasnya.

Jabo menuturkan, PRIMA juga mendesak kepada pemerintah untuk meninjau ulang keputusan menaikkan harga BBM mempertimbangkan situasi ekonomi rakyat yang belum sepenuhya pulih dari pandemi.

Selain itu, mengingat cadangan minyak bumi yang makin terbatas dan ketergantungan pada impor yang semakin tinggi, pemerintah harus mempercepat transisi ke energi terbarukan yang potensinya melimpah di dalam negeri.

“Pengelolaan sumber daya energi, termasuk minyak bumi, juga harus dikembalikan pada mandat pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya.

Diketahui, pemerintah memastikan soal naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9/2022).

Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata Jokowi.

Presiden Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," pungkasnya

Sementara itu, Menteri ESDM Arifim Tasrif mengatakan kenaikan tersebut berlaku hari ini.

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Arifin.

Arifin merinci BBM apa saja yang mengalami penyesuaian harga.

"Antara lain Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter," kata Arifin dalam.

Baca juga: Survei LSI: Hampir 60 % Responden Tak Setuju Harga BBM Naik 

Kemudian, lanjut Arifin, yakni BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Tak hanya BBM bersubsidi, Arifin mengatakan BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga.

"Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," kata Arifin.