TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rentetan kebocoran data hampir tiap hari terjadi pada bulan Agustus 2022.

Dugaan kebocoran data ini menimpa sejumlah perusahaan negeri maupun swasta seperti PLN, Indihome, data kependudukan, data sekolah hingga 1,3 miliar data registrasi SIM card.

Bahkan teranyar, sebanyak 105 juta data yang diduga merupakan data pemilih pemilu ikutan bocor.

Data ini dijual di forum online 'Breached Forums' oleh anggota forum dengan username 'Bjorka'.

Data tersebut dijual dalam postingan berjudul 'Indonesia Citizenship Database From KPU 105M', seharga 5.000 dolar AS dengan ukuran 4 GB (compressed).

Bjorka diketahui merupakan akun yang sama yang membocorkan data 1,3 miliar pelanggan seluler di Indonesia.

Lembaga Riset Siber Indonesia atau Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menduga terjadinya kebocoran data berasal dari pihak KPU RI.

Mengingat dari data sampel yang diberikan oleh Bjorka, memuat sejumlah informasi seperti NIK, KK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Jenis Kelamin dan Umur, dan berasal dari berbagai provinsi di tanah air.

"Karena datanya dari berbagai provinsi, ada kemungkinan besar kebocoran data berasal dari KPU," kata Direktur Eksekutif CISSReC, Pratama Persadha dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Komisi I DPR Cecar Menkominfo Soal Kebocoran Data Tiga Kali Sebulan: Sangat Memalukan

Kata Pratama, Bjorka atau pihak penjual data tersebut juga membuka akses telegram grup bagi pihak yang ingin menguji validitas data dagangannya.

Siapapun bisa meminta pengujian dengan memberikan nama atau NIK. Bjorka nantinya akan memberi data terkait nama tersebut secara spesifik dan lengkap.

"Bjorka sendiri juga membuka akses telegram grup bagi siapapun yang ingin menguji validitas data yang dijualnya. Anggota grup bisa meminta request dengan nama maupun NIK dan Bjorka akan memberikan datanya secara spesifik lengkap," terangnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa data pemilih pemilu yang mereka miliki dalam kondisi aman tanpa ada laporan kebocoran.

Anggota KPU RI Idham Holik memastikan bahwa data yang dijual dalam forum tersebut bukan data milik KPU.

"Itu bukan data milik KPU. Dan data KPU tetap aman. Itu yang perlu kami tegaskan," terang Idham kepada wartawan, Rabu (7/9/2022)