Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Diah Nurwitasari menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah sebagai bantalan sosial kenaikan harga BBM bersubsidi bukanlah solusi.
Politisi dari Fraksi PKS menilai, bansos BBM tidak bisa langsung menyelesaikan dampak naiknya BBM bersubsidi yang dirasakan rakyat kecil.
Terlebih bantuan itu hanya untuk beberapa bulan ke depan, sedangkan kenaikan BBM bisa berkelanjutan.
Diah juga menyoroti data penerima bansos yang dinilai masih belum tepat sasaran.
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima."
"Data tersebut masih belum tersinkronisasi, yang belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima," ungkap Diah, Kamis (8/9/2022), dikutip dari dpr.go.id.
Baca juga: Ikuti Harga BBM, Tarif Ojol Mulai Hari Ini Resmi Naik
Dampak panjang kenaikan BBM bersubsidi, lanjut Diah, tidak dapat dijawab hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan.
Sedangkan dampak kenaikan BBM akan lebih panjang, sehingga solusi tersebut tidak komprehensif.
Sindir Logo HUT ke-77 RI
Politisi PKS ini juga menyindir slogan HUT ke-77 RI, "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat".
Diah menilai slogan tersebut tanpa makna.
Kenaikan harga BBM dinilai bertolak belakang dengan slogan tersebut.
Baca juga: Harga BBM Naik, Formappi Anggap DPR Tak Bisa Jadi Harapan Rakyat
Saat mengikuti rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Kamis lalu, legislator dapil Jawa Barat II ini berharap pemerintah menganulir kebijakan kenaikan BBM ini.
Pemerintah masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat," pungkas Diah.
PKS Tolak Kenaikan Harga BBM
Diketahui, PKS getol menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM.
PKS memilih walk out dari sidang paripurna, Selasa lalu.
Wakil Ketua Fraksi PKS sekaligus anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, melakukan interupsi dan menyampaikan sikap penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Waktu itu saya diminta temen-temen jadi juru bicara, interupsi di tengah sidang paripurna untuk menyampaikan bahwa kami menerima banyak masukan aspirasi masyarakat."
"Maka dalam forum paripurna, kami Fraksi PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini," ungkap Mulyanto saat menjadi narasumber talkshow Panggung Demokrasi Tribunnews, Rabu (7/9/2022).
Fraksi PKS walk out sesaat sebelum agenda Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan pertanggungjawaban APBN 2021.
Setelah walk out, Mulyanto menyebut Fraksi PKS langsung menuju pintu gerbang dan naik di kendaraan komando massa demonstrasi.
"Itu spontanitas, jadi waktu itu saya sebelum paripurna masuk, temen-temen HMI mengatakan ada demo, mohon ada perwakilan DPR yang menerima setelah rapat paripurna."
"Kami bilang insyaallah kami menerima (setelah rapat paripurna)," ungkap Mulyanto.
Namun, Fraksi PKS memilih tidak mengikuti rapat paripurna hingga usai alias walk out dan kemudian membersamai massa aksi.
"Yang saya hargai, bangga, dan salut, mahasiswa masih memiliki hati nurani dan akal sehat, mari kita sama-sama berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini."
"Jadi nggak ada skenario, jalan begitu saja," urai Mulyanto.
Diketahui pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan penyesuaian harga BBM non subsidi, Sabtu (3/9/2022) lalu.
Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per menjadi Rp 6.800 per liter.
Lalu, harga Pertamax non-subsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto)