Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker & K3), menyelenggarakan 2022 G20 Occupational Safety and Health (OSH) Network Annual Meeting di Badung, Bali, Selasa (13/9/2022).

Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting dan Labour Employment Ministers Meeting (LEMM) di Bali.

Direktur Jenderal Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, mengatakan 2022 G20 OSH Network Annual Meeting, memiliki tujuan dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan, keahlian dan praktik terbaik K3 antara negara-negara G20 terhadap kebijakan serta tantangan teknis K3.

Selain itu, ia menyebut pertemuan ini juga untuk mendukung prioritas ketenagakerjaan yang terkait dengan K3.

Baca juga: Kemnaker Tutup Pertemuan Keenam G20 EWG

"Ini tentu saja menjadi momentum sangat berharga untuk menguatkan kolaborasi serta meningkatkan kerja sama antara anggota G20 OSH Network," kata Haiyani.

Haiyani menambahkan, G20 OSH Network Annual Meeting memiliki komitmen untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui kerjasama secara global yang bertujuan mengembangkan kolaborasi antara pakar K3 dari pemerintah, organisasi pekerja, pengusaha baik regional maupun internasional.

"Sejak dibentuk, G20 OSH Networking Annual Meeting telah membahas segala macam permasalahan mengenai peran G20 OSH dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja," ungkapnya.

Baca juga: Menaker: Tahun Ini Kemnaker akan Ciptakan 100 Inkubator Bisnis melalui Program BLK Komunitas

2022 G20 OSH Network Annual Meeting ini dihadiri oleh 35 orang delegasi yang terdiri dari, 11 negara anggota G20 OSH, 2 negara Permanent Guest, 2 negara Observer dan 4 Perwakilan Organisasi Internasional (ITUC, ILO, IALI dan IOE).

Tutup Pertemuan Keenam G20 EWG

Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan resmi mengakhiri pertemuan keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting).

Pertemuan ini menyepakati instrumen asesmen untuk mengukur kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas di suatu negara.

"Jadi kemarin kita juga sudah menyepakati kira-kira instrumen asesmen apa yang akan digunakan. Kita menyepakati instrumen itu adalah sebagai alat untuk mengukur sejauh mana policy setiap negara berpihak kepada kelompok disabilitas," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai menutup The 6th G20 EWG Meeting di Badung, Bali, Selasa (13/9/2022).

Dia memberikan contoh instrumen itu, seperti jumlah pekerja disabilitas yang bekerja di sektor swasta dan publik.

Baca juga: Pertemuan Menteri Tenaga Kerja G20: Agenda hingga Twibbon Challenge EWG dan LEMM dari Kemnaker

Bagi Indonesia, langkah itu telah dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya terdapat kewajiban memperkerjakan disabilitas dua persen dari total pekerja untuk sektor publik dan satu persen untuk sektor swasta.

"Ini akan kita coba lihat nanti pada saat pertemuan tahun 2024 karena memang ini akan kita evaluasi setiap empat tahun, akan kelihatan sekali bagaimana kondisi masing-masing negara," jelasnya.

Penciptaan lapangan kerja yang inklusif merupakan salah satu isu yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia dalam pertemuan EWG yang akan dilanjutkan dalam Labor and Employment Ministers Meeting (LEMM) pada Rabu (14/9/2022).

Anwar Sanusi mengatakan, dari sisi urgensi diperlukan penciptaan lapangan kerja inklusif dengan memberikan ruang yang sama untuk para penyandang disabilitas, mengingat pandemi Covid-19 berdampak kepada sektor ketenagakerjaan, dengan penyandang disabilitas menjadi salah satu yang paling terpengaruh.

Dari sisi kebaharuan, Indonesia merupakan negara pertama di G20 yang mendorong upaya memberikan ruang afirmasi kepada penyandang disabilitas.

"Keberlanjutan dari isu ini, jangan sampai isu ini mendapatkan respons gegap gempita di dalam suatu persidangan tapi tidak ada keberlanjutan. Dan ini ada satu hal yang menurut saya sangat membanggakan bahwa ada semacam instrumen yang memang digunakan untuk bagaimana kebijakan kepada disabilitas memiliki kelanjutan dari sisi perhatiannya," katanya.

Hal lain telah dibahas adalah community based vocational training, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, pelindungan sosial ketenagakerjaan di dunia kerja yang baru, serta update G20 skills strategy.