TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut adanya disharmonisasi antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Politisi senior PDIP ini pun menceritakan kronologi saat dirinya berbicara tentang hal tersebut.

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Panglima TNI Komisi I DPR RI, pada Senin (5/9/2022).

“Pokok bahasan di raker itu topiknya adalah pembahasan anggaran RKAL di 2023 dan juga membahas isu-isu aktual,” kata Effendi Simbolon dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2022).

Ia merinci, dalam rapat tersebut kemudian Pimpinan Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa topik yang dibahas sesuai dengan undangan yang tertera.

Kemudian, lanjut Effendi, dirinya mengatakan ada beberapa hal yang ingin didapatkan penjelasan baik dari Menhan, Panglima TNI hingga Kepala Staf.

Adapun pembahasan RKAL tersebut masih dalam pagu indikatif, sehingga tidak terlalu banyak pembahasan berkaitan dengan hal itu.

“Saat membahas mengenai RKAL, itu memang pada dasarnya karena itu masih pagu indikatif, tidak terlalu banyak pembahasan, mengangkut hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pagu indikatifnya,” ujar Effendi.

Kemudian, pembahasan pun dilanjutkan ke topik isu-isu aktual. Kala itu, Effendi bermaksud bertanya kepada Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAD Jenderal TNI Dudung hingga Menhan terkait isu-isu yang ada.

“Sehubungan dengan adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni. Saya menggunakan diksi disharmoni karena lebih menyangkut kepada masalah harmonisasi. Itu soal leadership dan lain sebagainya, yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri,” ujarnya.

Baca juga: KSAD Jenderal Dudung kepada Effendi Simbolon: Jangan Asal Bicara

Kata Effendi, saat rapat itu, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman tidak hadir dan ditanyakan oleh Komisi I DPR RI.

Namun pertanyaan soal salah satu Jenderal TNI yang tidak hadir itu, kata dia, bukan jadi poin utama.

Menurutnya, kehadiran dua Jenderal TNI itu akan lebih baik agar mendapat penjelasan seputar permasalahan yang ditanyakan oleh Komisi I DPR RI.

“Nah di situlah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan, kehormatan TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan,” kata Effendi.