TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indikator Politik menggelar survei nasional tentang Kenaikan Harga BBM Pengalihan Subsidi BBM dan Approval Rating Presiden.

Hasilnya, sebanyak 52,2 persen masyarakat yang disurvei setuju jika bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya untuk kendaraan umum dan dan roda dua.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya secara daring, Minggu (19/9/2022) menyampaikan jumlah responden yang menolak BBM bersubsidi hanya untuk kendaraan umum dan roda dua juga cukup banyak yakni sekitar 44,2 persen.

"Yang setuju pernyataan ini 52an persen mayoritas, tetapi nggak tinggi-tinggi banget, yang nggak setuju cukup besar juga," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menjelaskan, 44,2 persen yang menolak adalah termasuk mereka kelas menengah yang memiliki kendaraan roda empat.

Baca juga: Pungli Warnai Pencairan BLT Kenaikan BBM di Sumedang, Warga Mengaku Diintimidasi

"Itu termasuk nggak setuju, meskipun yang nggak setuju resistansinya lebih rendah dibandingkan tidak setuju pembatasan subsidi BBM buat kendaraan roda empat," ujarnya.

Sementara, temuan survei lainnya publik yang menolak kenaikan harga BBM adalah mereka yang menggunakan BBM jenis Pertalite, Bio Solar, Pertamax, Pertamax Turbo.

Namun demikian, jumlah pengguna Pertalite yang mayoritas menolak kenaikan harga BBM.

"Mayoritas pengguna Pertalite, Bio Solar, Pertamax, Pertamax Turbo nggak setuju naik BBM, tetapi kalau dilihat pengguna Pertalite, semakin sering gunakan pertalite semakin tidak setuju kenaikan BBM," ujarnya.

Lebih lanjut Burhanuddin berkata masyarakat juga lebih setuju jika subsidi BBM diberikan dalam bentuk subsidi harga dibandingkan subsidi langsung secara tunai ke kelompok masyarakat penerima.

BBM dalam bentuk harga ini dinilai membuat harga BBM lebih murah. Meskipun, survei menemukan masyarakat lebih banyak mengakui subsidi BBM tidak tepat sasaran.

"Sebagian besar masyarakat maunya subsidi harga BBM yakni kelas menengah mau bentuk subsidi harga, karena bisa menikmati kalau tunai langsung hanya kelas menengah ke bawah yang menikmati," kata Burhanuddin.

Tingkat Kepuasan

Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 5 hingga 10 September 2022 atau tepatnya usai pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan bahwa mayoritas responden masih menilai puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).