TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDIP Masinton Pasaribu menilai pihaknya tidak merasa tertuduh dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pemilu 2024 bakal berjalan tak jujur dan adil.

"Enggak ada yang tertuduh. Cuma nggak jelas  saja," kata Masinton dalam diskusi di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Menurut Masinton, kalimat SBY yang menggunakan subjek 'mereka' itu bersifat jamak.

"Malah enggak jelas lagi itu. Bisa menuduh ke siapa pun. Kita tidak ingin dong bangsa ini kita membiarkan secara serampangan menuduh sana sini," kata Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Dia merasa kata 'mereka' itu harus dijelaskan secara spesifik.

"Kita harus berkewajiban untuk mengingatkan, apalagi para tokoh bangsa kita harus bisa menjembatani suasana yang harmonis gitu. Jadi ada saat bersanding, ada saat bertanding tadi. Nah ini kita belum bertanding kok, bersanding dululah, akur dulu," tandas Masinton.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Sekjen PDIP: Presiden Jokowi yang Jadi Sasaran Pak SBY

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

Dalam video itu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Ia mengatakan, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.