Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, bahwa kriteria penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sudah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sehingga, sosok yang akan menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang berakhir menjabat pada 16 Oktober, mendatang minim untuk dipilih-pilih.
Namun demikian, Dedi menyebut bahwa nama yang paling rasional untuk menempati Pj Gubernur DKI adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.
Menurutnya, Bahtiar sosok paling potensial menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta karena posisinya yang berada di pemerintah pusat.
"Jika melihat nama yang beredar, tokoh paling tepat dan rasional adalah Bahtiar, selain punya kapasitas Bahtiar juga berada di pusat," kata Dedi saat dihubungi Tribun Network, Jumat (30/9/2022).
Dedi juga menilai, bahwa peran Bahtiar sangat penting karena DKI Jakarta dalam situasi yang sangat politis. Apalagi, Bahtiar terbebas dari kepentingan politis.
"Bahtiar terbebas dari kepentingan politis, tetapi punya daya rekat pusat dan ibukota," ucapnya.
"Artinya, dari nama yang beredar, Bahtiar bisa menjaga situasi dan kondisi politik Jakarta menjelang 2024," jelas Dedi.
Diketahui, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjadi salah satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta sebagai calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: Profil Bahtiar, Calon PJ Gubernur DKI Gantikan Anies Baswedan
Bahtiar berpeluang memimpin ibu kota usai Gubernur DKI Anies Baswedan habis masa jabatannya pada 16 Oktober, mendatang.
Diketahui, nama Bahtiar baru muncul ke permukaan sebagai calon PJ Gubernur DKI di detik-detik terakhir.
Dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar pada Selasa (13/9) lalu, Bahtiar memperoleh dukungan enam suara dari total sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI.
Sementara dua calon PJ Gubernur DKI lainnya mendapat dukungan dari seluruh fraksi.
Dua calon lain itu yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dan Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono.