Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengusut tuntas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema VS Persebaya, Sabtu (1/10/2022) malam.
Ia mengatakan hak hidup ratusan orang yang melayang begitu saja usai pertandingan sepakbola betul-betul tragedi kemanusiaan yang menyeramkan sekaligus memilukan.
Perempuan dan laki-laki dewasa, remaja, dan anak di bawah umur, kata dia, menjadi korban jiwa dalam tragedi ini.
Pihaknya juga menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan kepada korban luka yang saat ini sedang dirawa.
Ia berharap pemulihan kondisi kepada mereka dapat dilakukan segera.
Baca juga: Daftar Korban Kerusuhan Arema vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan: Meninggal 130 Orang, Luka-luka 191
Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan resmi Amnesty International Indonesia pada Minggu (2/10/2022).
"Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan negara untuk mengatasi atau mengendalikan massa seperti itu tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ini harus diusut tuntas. Bila perlu, bentuk segera Tim Gabungan Pencari Fakta," kata Usman.
Tragedi tersebut, kata dia, mengingatkan pada tragedi sepakbola serupa di Peru tahun 1964.
Baca juga: Soal Kerusuhan Arema vs Persebaya, PSSI: FIFA Sudah Minta Laporan
Saat itu, kata dia, lebih dari 300 orang tewas akibat tembakan gas air mata yang diarahkan polisi ke kerumunan massa.
Hal tersebut, lanjut dia, lalu membuat ratusan penonton berdesak-desakan dan mengalami kekurangan oksigen.
"Sungguh memilukan 58 tahun kemudian, insiden seperti itu berulang di Indonesia. Peristiwa di Peru dan di Malang tidak seharusnya terjadi jika aparat keamanan memahami betul aturan penggunaan gas air mata," kata Usman.
Baca juga: Kepolisian Sempat Minta Perubahan Jadwal Laga Arema FC Vs Persebaya Demi Keamanan tapi Ditolak
Usman mengatakan pihaknya menyadari aparat keamanan sering menghadapi situasi yang kompleks dalam menjalankan tugas mereka.
Namun demikian, menurutnya aparat harus memastikan penghormatan penuh atas hak untuk hidup dan keamanan semua orang, termasuk orang yang dicurigai melakukan kerusuhan.
"Akuntabilitas negara benar-benar diuji dalam kasus ini," kata Usman.
"Oleh karena itu, kami mendesak negara untuk menyelidiki secara menyeluruh, transparan dan independen atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat keamanan serta mengevaluasi prosedur keamanan dalam acara yang melibatkan ribuan orang," sambung dia.