Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Olena Kondratiuk.

Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Ukraina itu, Puan Maharani mendorong agar terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia yang hingga kini masih berperang.

Pertemuan bilateral itu digelar jelang pembukaan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Puan pun menyampaikan keprihatinan atas terjadinya perang di Ukraina yang menimbulkan banyak korban jiwa dan berdampak bagi keadaan global di dunia.

“Undangan kami khusus untuk Parlemen Ukraina di P20, adalah langkah konkrit kami untuk membantu komunikasi antar Parlemen dalam penyelesaian perang di Ukraina,” kata Puan.

Baca juga: Kemlu RI Sebut Referendum Rusia Atas 4 Wilayah Ukraina Langgar Piagam PBB, Pengamat Beri Apresiasi

Puan mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia-Ukraina yang sudah terjalin selama 30 tahun tetap berjalan hangat meskipun di tengah-tengah situasi kawasan yang serba tidak pasti karena perang. Indonesia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Ukraina di Asia Tenggara.

“Saya memahami bahwa perang di Ukraina telah mempengaruhi upaya kita semua memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Karenanya, proses perdamaian adalah prioritas utama Indonesia,” ucapnya.

“Kunjungan Presiden Indonesia ke Ukraina dan Rusia pada bulan Juni, dilakukan untuk membawa pesan perdamaian. Kunjungan tersebut juga mempromosikan safe passage untuk pangan dan pupuk dari dan ke Ukraina dan Rusia,” lanjutnya.

Baca juga: Ukraina Berhasil Rebut Lebih Banyak Wilayah yang Dicaplok Rusia

Puan menambahkan, Indonesia menyambut baik dimulainya kembali ekspor biji-bijian dari Ukraina di bawah the Black Sea Initiative.

Perjanjian ini memainkan peran penting dalam mengurangi dampak perang terhadap rantai pasokan global.

“Tentunya, langkah positif ini juga harus diikuti dengan kemudahan akses ekspor produk makanan dan pupuk dari Rusia, sebagaimana disepakati dalam perjanjian Istanbul,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini juga berharap negara-negara lain menghormati kesepakatan tersebut. Puan meminta agar semua negara dapat memastikan implementasi yang seimbang dari Perjanjian Istanbul dan berharap inisiatif tersebut juga dapat membawa perdamaian di Kawasan.

Baca juga: Mayat Tentara Rusia Tergeletak di Jalanan setelah Kota Lyman Dikuasai Ukraina

“Indonesia berharap agar inisiatif untuk membuka alur pasok pangan (Black Sea Grain Initiative) tetap dilanjutkan, untuk kepentingan bersama seluruh pihak,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian di Istanbul pada bulan Juli lalu untuk menyalurkan jutaan ton gandum Ukraina ke pasar global dan meringankan krisis pangan yang semakin parah bagi jutaan orang di negara-negara berkembang. Ukraina sendiri menjadi pemasok gandum terbesar kedua ke Indonesia.

Dalam berbagai pertemuan dengan pimpinan parlemen lain, Puan terus mendorong agar dunia internasional untuk tetap mendukung jalur dialog dan diplomasi sebagai salah satu upaya menghentikan perang Ukraina dan Rusia.

Ia juga selalu menyampaikan posisi Indonesia terhadap konflik kedua negara tersebut.

Puan terus menegaskan bahwa Indonesia menghormati tujuan dan prinsip piagam PBB serta hukum internasional terkait perang Ukraina dan Rusia. Prinsip dalam piagam PBB yang dijunjung Indonesia di antaranya adalah penyelesaian sengketa secara damai serta menjunjung tinggi integritas wilayah dan kedaulatan negara.

“Indonesia memandang bahwa referendum di 4 wilayah Ukraina melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Indonesia mendorong Rusia dan Ukraina untuk tetap membuka jalur dialog dan diplomasi, sebagai salah satu upaya menghentikan perang dan menuju perdamaian,” ujar Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini lantas menyinggung hasil Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali bulan Maret lalu yang sepakat membentuk IPU Task Force on Ukraine di mana Indonesia menjadi salah satu inisiatornya.

Menurut Puan, Satuan Tugas dari IPU itu juga diharapkan dapat menjadi mediator perbedaan antara Rusia dan Ukraina, serta memfasilitasi komunikasi dua negara tersebut.

“Indonesia juga telah menjadi inisiator resolusi mengenai konflik Rusia-Ukraina di Sidang Umum ke-144 pada bulan Maret lalu. Sebagai tindak lanjut dari hal ini, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR berangkat ke Ukraina pada bulan Juli lalu untuk membuka kanal dialog demi mengakhiri konflik,” sambung Ketua Majelis Sidang Umum IPU ke-144 itu.

Indonesia bersama task force IPU nantinya akan menyampaikan hasil kunjungan ke Ukraina tersebut di hadapan Sidang Umum IPU ke-145 yang akan digelar di Kigali, Rwanda pada Oktober 2022.

Di sisi lain, DPR terus memastikan hubungan bilateral antarparlemen dapat terjalin dengan lebih baik lagi, termasuk dengan Ukraina.

Puan berharap Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Ukraina dapat semakin mengokohkan hubungan kedua negara.

“DPR RI memandang penting diplomasi parlemen, baik secara bilateral dan multilateral, di level regional ataupun global karena perang di Ukraina membawa dampak yang berat bagi banyak negara di dunia, khususnya terkait pasokan pangan (gandum dan pupuk) dan energi,” tandasnya.