Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa proses seleksi Direktur Jenderal Imigrasi di Kementeriannya saat ini masih berlangsung.

Hal itu dikatakan Yasonna usai sidang paripurna kabinet di Istana, Jakarta, Selasa, (11/10/2022).

“Proses open bidding,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan proses lelang jabatan terbuka Dirjen Imigrasi masih berlangsung bagi yang non-PNS. Proses lelang jabatan untuk PNS sudah selesai.

“Sebelumnya kan sudah ada karena dibuka sekarang, yang sebelumnya kita stop dulu, yang sekarang yang non-PNS nya,” katanya.

Hasil seleksi leleng jabatan antara PNS dan non-PNS nantinya kata Yasonna akan digabung. Namun Yasonna belum bisa memastikan kapan lelang jabatan tersebut akan rampung.

“Gabung. Dalam proses,” pungkasnya.

Sebelumnya Kemenkumham mengumumkan seleksi terbuka Dirjen Imigrasi pada 27 Juli 2022. Jabatan Dirjen Imigrasi selama ini diisi oleh Pelaksana Tugas yaitu Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana. Ia menjabat sejak 20 Juni 2021.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengganti Dirjen Imigrasi bila tak mampu perbaiki layanan keimigrasian.

"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau endak, enggak akan berubah," kata Jokowi saat memimpin rapat mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022).

Baca juga: Komisi III DPR Minta Presiden Pertimbangkan Pilih Dirjen Imigrasi dari ASN Kemenkumham

Presiden mengaku banyak menerima keluhan mengenai urusan imigrasi.
Oleh karena itu ia ingin ada perubahan total dalam pelayanan imigrasi.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Jokowi.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," katanya.