News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Eks Wakil Ketua KPK: Indonesia Sekarang Berkembang Jadi Negara yang Dihuni Pelaku Kejahatan

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Eks Wakil Ketua KPK: Indonesia Sekarang Berkembang Jadi Negara yang Dihuni Pelaku Kejahatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengatakan dengan bercermin pada jumlah koruptor baik kualitas maupun kuantitasnya, Indonesia saat ini berkembang menjadi negara yang dihuni oleh sejumlah pelaku kejahatan. 

Eks Wakil Ketua KPK ini menyebut hal itu tercermin pada perkara korupsi yang tak hentinya diusut KPK.

“Sering saya katakan, jumlah koruptor dengan kualitas dan kuantitasnya, Indonesia ini sekarang sudah berkembang menjadi negara yang dihuni oleh sejumlah pelaku kejahatan tadi. Sehingga ada yang menjuluki NKKRI, Negara Kesatuan Koruptor Radikal Indonesia,” kata Busyro dalam diskusi daring 'Menyisir Problematika Pemilu 2024: Refleksi dan Aksi', Kamis (13/10/2022).

Menurutnya praktik serupa juga dilakukan pada pelaksanaan pemilu.

Misalnya saja dengan perencanaan pengawetan kekuasaan. Busyro mempertanyakan apakah perencanaan nafsu politik yang sempat muncul itu merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat atau sebagai penaklik diri terhadap dominasi imperium dari kekuatan bisnis tertentu.

“Ketika pemilu yang akan datang misalnya betul betul diniatkan untuk mengawetkan kekuasaan, pertanyaannya apakah pemaksaan nafsu politik itu sebagai bentuk penghromatan kepada rakyat atau sebagai penaklukan diri terhadap dominasi imperium kekuatan bisnis tertentu?,” ujarnya.

Dalam pemilu kata dia, masih ada oligarki dengan kekuatan modal dan praktik penyuapan, membiayai seseorang maju pemilihan dan memengaruhi birokrasi terpilih tersebut saat sudah definitif menjabat.

Baca juga: KPK Sita Dokumen Kasus Suap Sudrajad Dimyati dari Asisten Hakim Agung dan Karyawan Swasta

“Tentunya yang dominan adalah pengaruh tekanan dan kendali dari kekuatan tertentu yang selama ini mengawal proses pemilu dengan kekuatan suapnya, dan mereka merasa jumawa karena mereka bisa memengaruhi birokrasi terpilih itu lewat proses suap dan akhirnya masifikasi korupsi secara nasional,” ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini