TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memecat Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI.

Termasuk juga mengganti semua jajaran di PSSI.

Menurut Dede Yusuf, Jokowi tinggal berbicara pada FIFA untuk mengganti para pengurus PSSI yang dianggap bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan.

"Pimpinan tertinggi di Indonesia itu namanya presiden, bukan FIFA. Ketika presiden bisa berbicara kepada FIFA untuk tidak memberikan sanksi, presiden pun bisa bicara kepada FIFA agar PSSI ini sebaiknya diganti," kata Dede seperti dikutip dalam pernyataannya yang ditayangkan di situs DPR RI

Dede Yusuf mendorong agar Presiden Jokowi menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

Menurutnya, ketika rekomendasi ini diberikan kepada presiden, seharusnya presiden melanjutkan rekomendasi itu melalui kebijakan presiden sebagai prerogatif presiden.

Termasuk soal Ketum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule diminta mundur dari jabatannya.

Dede mengatakan dari pihak kepolisian, TNI, hingga PT LIB selaku pengelola liga sudah ditemukan yang bersalah dan menjadi tersangka.

Menurutnya, kini tinggal dari PSSI yang bertanggung jawab.

Ia pun mengungkapkan, jikalau hasil daripada temuan tersebut adalah seyogyanya agar Ketum PSSI dan para Exco mundur, maka hal itu menurutnya perlu dilakukan.

"Nah yang belum kan pimpinan paling atas, pihak paling atas ini kan adalah pimpinan cabang olahraga yaitu PSSI. Kalau temuannya sudah dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa ini adalah (Ketum) PSSI harusnya mundur, ya menurut saya karena ini bencana kemanusiaan ya semua harus tanggung jawab. Namanya adalah tanggung renteng tanggung jawab," lanjut politisi Partai Demokrat itu.

Dede juga meminta agar pemerintah melakukan audit investigasi keuangan penyelenggaraan sepakbola di Tanah Air.

Sebab, kata dia, saat ini industri sepak bola Indonesia telah menjadi bisnis dengan perputaran uang hingga ratusan miliar rupiah.

"Audit investigasi harus terjadi karena ini kan bisnis ratusan miliar (rupiah), tapi kalau saya tanya klub klub rata-rata kan dapatnya kecil. Dari bisnis ratusan miliar itu untuk pengamanan dan untuk penjaminan para suporter sesuai undang-undang kita tuh berapa sih sebetulnya alokasinya? " ucapnya.

"Supaya apa? Supaya nanti kedepan SOP-nya udah jelas biaya pengamanan sekian, biaya penyelenggaraan sekian, biaya subsidi sekian, sponsorship sekian, nah biaya jaminan keselamatan penonton dan suporter berapa? Itu harus kita jelaskan," imbuhnya.