Habil mengatakan, merosotnya elektabilitas partai itu terjadi sejak orde baru (orba) sampai zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdampak pada suara PPP yang semakin susah diterima oleh konstituen.
Di mana pada akhir-akhir Orde Baru yaitu di Pemilu 1997 perolehan suara PPP mencapai 89 kursi, saat ini setelah lima kali mengikuti Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 hanya memperoleh 19 kursi atau hanya setara 4,52 persen dalam artian hanya lebih sedikit dari Parlemen Threshold yakni 4 persen.
"Oleh karena itu, FKM yang digagas oleh mantan-mantan anggota DPR dari PPP gelisah bahwa kita pelajari gerakan dari LSI nya itu turun ke angka 4,52 persen. Ini apa yang terjadi," kata Habil kepada awak media saat jumpa pers di kawasan Jakarta Timur, Jumat (21/10/2022).
Lebih lanjut, jika kondisi tersebut tidak segera dibenahi maka khawatirnya PPP tidak bisa lolos pada ambang batas parlemen di 2024 mendatang.
Berdasarkan kesepakatan FKM, kata Habil, salah satu upaya besarnya yakni dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"Oleh karena itu PPP FKM dalam rangka untuk memback up supaya lolos, bagi kami kader PPP ini adalah mandatori untuk menyelamatkan PPP supaya lolos parlemen threshold," kata dia.
"Kondisi ini PPP tidak ada pilihan lain kecuali mendukung Anies Baswedan untuk menaikkan elektabilitas," sambungnya.
Baca juga: Wakil Ketua Umum PPP: Kalau Ada yang Bilang KIB Bakal Bubar, Itu Pasti Suara dari Luar
Nantinya, upaya yang akan dilakukan FKM mendesak PPP mendukung Anies yakni dengan meminta izin kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Terlebih, FKM berkeyakinan kalau Anies Baswedan merupakan sosok yang memiliki basis besar dan dapat mendongkrak elektabilitas PPP ke depannya.
Tak hanya itu, perwakilan FKM juga kata dia akan meminta Mardiono untuk segera menggelar muktamar luar biasa agar PPP memiliki ketua umum legitimate.
"Ya. Hanya itu menaikan elektabilitas. FKM ini tujuannya agar simpatisan Anies memilih PPP," ucap Habil.
"Saya sudah mengutus anggota FKM maupun Sekjen untuk ketemu Mardiono untuk duduk bersama bagaimana menyelamatkan PPP agar lolos parlemen threshold tapi ada syaratnya," tukas dia.