TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipanggil ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP di Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022) sore.

Orang nomor satu di Jawa Tengah itu diundang untuk dimintai klarifikasi ihwal pernyataannya yang menyatakan siap maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Tiba di kantor DPP PDIP, Ganjar yang juga kader PDIP ini menemui Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun.

Usai pertemuan, tiga kader PDIP itu menggelar keterangan pers.

Baca juga: Ditemani Ganjar, Sekjen PDIP Tegaskan Capres-Cawapres Jadi Hak Megawati

Saat konferensi pers, Komaruddin Watubun mengatakan keputusan DPP PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap calon presiden (capres) 2024.

"Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata  Komaruddin Watubun.

Komaruddin mengatakan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

"Meskipun tidak melanggar tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.

Komaruddin menegaskan penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.

"Supaya keadilan di partai ditegakkan seluruh sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.

Sementara itu, Ganjar mengatakan sebagai kader PDIP harus taat aturan partai.

Lalu mengenai sanksi yang diberikan DPP PDIP, Ganjar mengatakan itu u komunikasi publik yang sdia harus  harus perbaiki.

Sekjen PDIP Sindir Ganjar

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP dibangun dengan cita-cita besar plus dengan rekam jejak serah panjang.