Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menggelar lokakarya untuk melatih perwakilan Indonesia (RI) dalam menggalang investasi besar di bidang infrastruktur dari luar negeri.

Lokakarya tersebut bertajuk Pemanfaatan Public Private Partnership (PPP) Book pada Pemasaran Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Jakarta pada Rabu, 2 November 2022.

Dalam pernyataannya, Sabtu (6/11/2022), Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani mengatakan sejak saat ini hingga masa mendatang, Indonesia memerlukan investasi infrastruktur dengan nilai yang luar biasa besar.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengundang semua pihak, termasuk investor asing, untuk berpartisipasi dalam pengadaan infrastruktur di Indonesia.

Baca juga: Kemlu: 2 WNI Luka Ringan Akibat Insiden Perayaaan Halloween di Itaewon Korea Selatan

“Sebagai agen Pemerintah Indonesia, Perwakilan RI perlu mengambil peran sebagai pihak yang menjembatani calon investor asing yang potensial dengan penanggung jawab proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)," kata Dirjen Kemlu dalam keterangannya.

Untuk memainkan peran tersebut, ujar Dirjen Aspasaf lebih lanjut, sudah seharusnya Perwakilan RI memiliki pemahaman yang bulat tentang peluang pemodal asing untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia melalui proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership).

Lokakarya tersebut melibatkan 55 orang yang terdiri dari Kepala Perwakilan dan diplomat Indonesia di negara target sumber investasi, wakil-wakil Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Kawasan Asia Pasifik dan kalangan internal Kemenlu.

Kemlu mengungkapkan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kemenlu untuk menjadi bagian dari solusi bagi pengadaan infrastruktur di tanah air melalui skema pembiayaan inovatif.

Baca juga: Kemlu RI Tolak Debat dengan AS soal Xinjiang, Bukti Moderasi dalam Bentuk Politik Bebas Aktif

Lokakarya tersebut mendatangkan lima orang pakar dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerja Sama Internasional Kementerian Perhubungan; Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR; hingga Kemeninves/BKPM.

Sesditjen Aspasaf, Trisari Dyah Paramita, menyampaikan ucapan selamat kepada Kemenhub yang pada 31 Oktober lalu meneken kontrak dengan konsorsium investor dari Indonesia dan Jepang untuk pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi dengan skema KPBU.

Adapun nilai investasinya mencapai Rp 1,98 triliun.

Proyek tersebut akan menjadi fasilitas pengujian terbesar di Asia Tenggara untuk standar keamanan dan emisi produk kendaraan bermotor.

Proyek itu merupakan salah satu bukti bahwa partisipasi investor asing dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU adalah sesuatu yang realistis dan dapat diwujudkan.

Trisari juga menyampaikan bahwa kedepannya Kemenlu bersama Perwakilan RI akan bahu membahu memfasilitasi kegiatan investor gathering untuk mempromosikan proyek-proyek KPBU yang siap ditawarkan di negara target yang potensial.