Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang banyak kontroversi dari segi distribusi dan kuota anggaran yang meyedot sebagian besar pagu APBN. 

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengkritisi pengawasan subsidi dan distribusi BBM yang rendah oleh negara. 

“Kita sangat heran pengawasan subsidi dan distribusi BBM oleh negara sangat rendah, lihat saja Kemenkeu pernah mengungkapkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502,4 triliun sebagian besar oleh orang kaya,” kata Haris dalam keterangannya, Rabu (9/11/2022).

Menurutnya subsidi tak tepat sasaran merupakan imbas dari permasalahan data. Sehingga KNPI meminta permasalah tersebut bisa diperbaiki negara dengan mengatur tata kelola.

“Kendala utama penyaluran subsidi tepat sasaran pada masalah data, maka sebaiknya pemerintah perbaiki tata kelola ini,” ungkapnya. 

Ia pun berharap agar pemerintah memperkuat fungsi Pertamina sebagai pengelola tunggal subsidi BBM. 

Pemerintah juga dipandang perlu menerapkan konsep pentahelix dengan melibatkan elemen masyarakat seperti ormas, OKP, jurnalis sebagai pengawas BBM bersubsidi.

Baca juga: Dibanding Malaysia, Bambang Haryo Menilai Total Subsidi BBM di Indonesia Tidak Rasional

“Pemerintah juga harus menerapkan konsep pentahelix dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Ormas, OKP, jurnalis dan sebagainya sebagai pengawas dari BBM bersubsidi,” katanya.