TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bersiap menggelar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah akan dilaksanakan 18-20 November 2022.

Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh panitia.

Muktamar yang sedianya akan di gelar di Solo, Jawa Tengah ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun sejumlah hal akan dibahas dalam Muktamar tersebut.

Mulai dari Laporan Kerja Pengurus periode 2015-2022, Risalah Kamajuan Islam hingga pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode berikutnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadyah, Haedar Nashir dalam konferensi pers virtualnya, menegaskan bahwa tidak ada intervensi dari dalam maupun luar, termasuk dari luar angkasa pada gelara Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah.

Menurutnya, materi Muktamar maupun proses pemilihan sudah dilakukan secara berjenjang lama, dan sudah mengalami proses seleksi yang luar biasa.

"Maka, tidak akan ada tambahan di tengah jalan, siapa pun dia. Dan tidak memungkinkan ada intervensi dari dalam maupun luar, termasuk dari luar angkasa, sehingga proses itu akan berjalan objektif," tegas Haedar, Kamis (17/11/2022).

Haedar menambahkan, pada 18 November 2022 hari ini, Muhammadiyah akan melakukan
persidangan tanwir.

Di mana, sidang itu adalah sidang tertinggi di bawah muktamar.

Dalam sidang tersebut, sebanyak 39 nama calon pimpinan pusat serta keputusan resmi materi muktamar akan disahkan.

Sehari setelahnya, pada 19 November 2022, 39 nama ini akan mengerucut menjadi 13 nama yang bakal ditetapkan sebagai pimpinan pusat periode 2022-2027.

Ke-13 nama itu yang nanti akan memilih Ketua Umum PP Muhammadiyah.

"(Nama calon) ketum nanti dibawa lagi ke muktamar itu, ke sidang pleno untuk disahkan," terang Haedar.

Baca juga: 48 Link Twibbon Muktamar Muhammadiyah 2022, Lengkap dengan Logo dan Tema

Singgung Pemilu 2024

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Pemilu 2024 bukan hanya untuk menjadi ajang kontestasi politik.

Haedar mengatakan Pemilu 2024 harus menjadi momentum transformasi kebangsaan.

Hal itu pun akan menjadi salah satu yang dibahas dalam Muktamar PP Muhammadiyah.

"Kita perlu perhatian pada 2024 itu bukan hanya sebagai kontestasi politik, tapi Muhammadiyah meletakkannya sebagai sebuah proses transformasi kebangsaan," kata Haedar.

Menurut Haedar, momentum reformasi telah membawa gelombang liberalisasi yang cukup besar.

Dirinya mengatakan saat ini Indonesia kehilangan visi kenegarawanan.

"Di mana sudah lebih dari cukup lah reformasi ini membawa proses demokratisasi yang liberal bahkan sangat liberal, tetapi kok kita kehilangan visi masa depan yang menyangkut kenegarawanan," jelas Haedar.

Muhammadiyah, kata Haedar, menginginkan capres maupun caleg pada Pemilu 2024 yang memiliki visi kebangsaan.

Baca juga: Profil KH Ahmad Dahlan, Pahlawan Nasional Pendiri Muhammadiyah

"Karena itu kita ingin siapapun baik itu yang akan menjadi calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, pusat sampai daerah, penyelenggara Pemilu badan pengawas pemilu dan lembaga- lembaga auxiliary itu mereka terus secara kolektif, secara kolektif membuka lagi lembaran kita dan sejarah bangsa," ucap Haedar.

Langkah ini, menurut Haedar, agar para kandidat paham bahwa Indonesia ini bukan hanya soal kemenangan politik, tetapi nilai cita-cita kebangsaan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa.

Selain itu, Haedar mengatakan bahwa moral agama harus menjadi keadaban publik terus
diakselerasi.

Agama, menurut Haedar, harus dihadirkan dengan disandingkan bersama kemajuan zaman.

"Hadirkan Islam agama yang membawa kemajuan bangsa bukan hanya kecerdasan, digital kemudian globalisasi tapi juga keadaban," ucap Haedar.

Menurut Haedar, kemunculan politik identitas dan radikalisme dapat ditangkal melalui model beragama yang berkeadaban.

Dirinya mengatakan ruang publik akan diisi oleh masyarakat beragama tidak hanya formalitas ritual saja.

"Sehingga nanti kalau potensi agama ini yang kita kembangkan kita tidak perlu cemas sebenarnya dengan politik identitas, dengan radikalisme karena apa," ujar Haedar.

"Karena nanti ruang publik itu sudah diisi oleh orang atau masyarakat Indonesia yang beragama dengan baik bukan hanya formalitas ritual. Islam berkemajuan itu," tambahnya.

Haedar menilai Indonesia adalah negara kepulauan tersebar diberi kekuatan rohani agama dan umat beragama yang damai dan punya kontribusi membangun bangsa.

Negara-negara lain, menurut Haedar, susah untuk menerapkan keharmonisan seperti ini.

"Di sana sini ada konflik memang internal agama, antar agama tapi konflik itu tidak menciptakan konflik besar dan itu modal besar," pungkas Haedar.

Sebagai informasi, Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah akan dilaksanakan 18-20
November 2022 di Solo, Jawa Tengah.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut akan membuka langsung muktamar, sedangkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dijadwalkan menutup Muktamar itu.

Baca juga: Muktamar ke-48 Muhammadiyah-Aisyiyah: Berikut Tema dan Lokasi Muktamar Sebelumnya

Ada lima agenda pokok dalam Muktamar Muhammadiyah kali ini. Pertama, laporan PP
Muhammadiyah 2015-2022.

Kedua, membahas program lima tahun ke depan. Ketiga, membahas Risalah Islam Berkemajuan.

Keempat, membahas isu-isu strategis. Kelima, pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027. (Tribun Network/ Yuda).