"Padahal orang itu sudah meninggal, dia bukan lagi subjek hukum. Oleh karena itu, orang seperti ini, tindakan seperti ini menurut saya tidak berlandaskan hukum dan ada alasan untuk mendiskualifikasi orang semacam ini,” ujar Margarito.

Dengan orang yang sudah mati, tetapi ada orang memperpanjang kepengurusan maka sama halnya orang bersangkutan menempatkan keterangan yang tidak benar pada dokumen resmi. Pada dokumen itu, seseorang menemukan hak dan kewajibannya.

"Menurut saya, ini bermasalah. Oleh karena itu, harus ada tindakan hukum terhadap peristiwa seperti ini. Ini menurut saya yang menarik di dalam ajang Musyarah Kongres Pelti 2022,” ujar Margarito,

Margarito menyarankan kepada peserta Munas Pelti dan juga kandidat ketua umum mengedepanpan sportivitas.

"Di organisasi olahraga, di mana-mana mengedepankan sportivitas. Maka sportif lah. Jangan konyol. Anda datang mendaftar dengan mengetahui syarat maka anda sudah tahu dong," tegas Margarito.

Lebih lanjut, Margarito mengatakan sebenarnya seseorang sudah mengikatkan diri pada syarat itu.

"Dengan mengikatkan diri pada syarat itu maka Anda tunduk pada aturan itu. Dengan begitu Anda terima akibat hukum itu,” tegas Margarito.

Oleh karena itu, menurut Margarito, tidak ada jalan hukum untuk kembali mempersoalkan aturan pendafatarn maupun anggaran dasar Pelti.

"Bagi saya, jika ada yang mempersoalkan itu konyol," tetas Margarito Kamis.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Pelti Rildo Ananda Anwar berharap pelaksanaan musyawarah nasional berjalan lancar.

"Semoga agenda musyawarah nasional kali ini bisa berjalan dengan lancar, dan pengurus Pelti periode 2022 – 2027 bisa melanjutkan kerja keras kepengurusan sebelumnya untuk mengangkat prestasi tenis dan mengharumkan nama bangsa Indonesia," kata Rildo, Rabu (16/11/2022).