News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Januari Mulai Panen Raya, Indef Berharap Bulog Tidak Lagi Impor Beras

Editor: Content Writer
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi impor beras.

TRIBUNNEWS.COM - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan solusi Bulog apabila tetap melakukan impor beras. Indef menilai impor beras hanya akan membuat harga di tingkat petani rendah karena Januari mendatang sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki panen raya besar.

"Januari sudah mulai panen raya walaupun tidak seluruh tempat. Apabila impor dilakukan maka harga padi di tingkat petani akan jatuh. Yang saya khawatirkan justru petani banyak dirugikan karena harga akan jatuh," ujar Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif Indef dalam program Zona Bisnis, Senin, 28 November 2022.

Menurut Tauhid, rata-rata serapan Bulog selama ini terbulang rendah. Pada Januari misalnya hanya mampu diserap 8000 dan paling tinggi terjadi di bulan April dengan serapan 200 ribu, lalu terus turun jadi 138 pada bulan Juni dan di bulan November hanya sekitar 93 ribu.

"Kalau saya lihat memang masalahnya pada saat panen raya kemarin di bulan April-Mei sampai Juni itu pengadaannya tidak maksimal, sehingga jumlahnya tidak memenuhi yang diisyaratkan 1 juta. Harusnya Bulog bisa menyerap lebih banyak tapi realisasinya jauh lebih sedikit," katanya.

Tauhid mengatakan, apabila melihat data yang ada, realisasi ketahanan pangan dari sisi masyarakat relatif baik. Misalnya beras di masyarakat itu masih ada sekitar 3,3 juta, di mana beras di masyarakat 1,48, di penggilingan 800 ribu, di pedagang 600 ribu, di horeka 300 ribu dan di pasar induk cipinang sekitar 40 ribu.

"Jadi menurut saya masih relatif aman. Kalau Bulog mengadakan cadangan (impor), menurut saya tidak perlu, karena kuota kita masih ada," katanya.

Sementara saat ditanya terkait beda data anatara Bapanas, Bulog dan Kementan, Tauhid  mengatakan perlunya komunikasi yang baik antar instansi pemerintah ini. Dia yakin, data yang ada selama ini adalah data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Data yang ada ini sebenarnya data tunggal. Komunikasi perlu ditingkatkan karena ada hal yang jauh lebih penting yaitu menjaga inflasi," jelasnya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini