BSKDN Pacu Para Stakeholder Berkolaborasi Tingkatkan SDM Perumus Kebijakan

Laporan Wartawab Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memacu para stakeholder terkait berkolaborasi tingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perumus kebijakan. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri Kurniasih saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelembagaan Strategi Kebijakan di Hotel New Saphir, Yogyakarta pada Kamis (1/12/2022).

Kurniasih menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kemendagri,

Badan Litbang Kemendagri telah bertransformasi menjadi BSKDN. Transformasi kelembagaan tersebut diikuti dengan tugas dan fungsi lembaga yang baru. 

Menurutnya, berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa BSKDN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. 

"Kalau kita simak kata pemerintahan dalam negeri artinya kita tidak hanya memberikan pengawalan terhadap kebijakan yang bersifat desentralisasi."

"Namun juga semua kebijakan baik yang sifatnya absolut maupun yang kita desentralisasikan," ucap Kurniasih. 

Baca juga: Kepala BSKDN Apresiasi Gelaran Bogor Innovation Award: Lebih Komprehensif dari Daerah Lain

Sebagai lembaga yang baru berdiri, lanjut Kurniasih, BSKDN telah memiliki beberapa arah kebijakan.

Arah kebijakan tersebut perlu mendapatkan dukungan dan penguatan melalui koordinasi, kolaborasi antar stakeholder.

Dukungan yang diperlukan berkaitan dengan peran yang diemban BSKDN. 

Adapun salah satu peran penting BSKDN yaitu melaksanakan perumusan dan penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan penjaringan isu-isu straregis.

Hal itu dilakukan melalui pemanfaatan data, sehingga menghasilkan evidence-based-policy. 

Peran selanjutnya, melaksanakan analisis kebijakan secara komprehensif dan praktis untuk dapat segera menjadi masukan rekomendasi kebijakan bagi pimpinan.

Baca juga: Lakukan Validasi Inovasi di Sambas Kalimantan Barat, Kepala BSKDN Minta Tingkatkan Kualitas Data