TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon panglima TNI di DPR pada Jumat (2/12/2022) siang.
Berdasarkan tayangan Breaking News Kompas TV, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo Margono dimulai pukul 13.55 WIB.
Setelah berkas administrasinya dinyatakan lengkap, Yudo diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misinya.
Pada kesempatan tersebut, Yudo berjanji akan berupaya agar tak ada lagi oknum yang bertindak arogan.
"Apabila saya diberikan kepercayaan sebagai Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji. Serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat," kata Yudo di DPR, Jumat (2/12/2022).
Yudo menambahkan, bahwa karakter seorang TNI harus menyatu dengan rakyat, hadir di tengah rakyat.
"Sebagai tentara rakyat maka karakter yang harus dimiliki tegas namun tetap humanis, dan disegani tapi bukan ditakuti," ungkapnya.
Baca juga: Jalani Uji Kelayakan, Laksamana Yudo Margono: Alhamdulillah Diantar Bapak Kapolri
Selain itu, Yudo mengatakan, para prajurit TNI juga diwajibkan menjadikan Sesanti 8 wajib TNI sebagai pedoman.
"Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah dan sopan kepada rakyat," ucapnya.
Adapun delapan wajib TNI itu, seperti bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, dan menjunjung tinggi kehormatan wanita.
Kemudian, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, dan tidak sekali-kali merugikan rakyat.
Lalu, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tni.mil.id.
Diketahui, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Panglima TNI di DPR pada Jumat (2/12/2022) siang.
Proses uji kelayakan ini, diawali dengan meneliti kelengkapan administrasi calon panglima TNI oleh DPR terlebih dahulu.